PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Selasa (23/4) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyampaian Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Riau tahun anggaran 2019.
Berlangsung di Ballroom Hotel Pangeran, kegiatan terlaksana mulai 23 hingga 26 April 2019, dan dihadir oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Drs Lukman Hakim SH dan Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi beserta para peserta dari berbagai kabupaten di Provinsi Riau. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Drs Lukman Hakim SH mengatakan, hingga tahun 2016, secara nasional pangsa pasar sektor pertanian menurun drastis dari 22,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 13,45 persen.
Sementara itu, serapan tenaga kerja sektor pertanian juga menurun dari 55,3 persen menjadi 31,9 persen. Bagi Provinsi Riau, sektor pertanian masih memegang peranan penting di dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau karena kontribusinya sangat tinggi terhadap PDB.
Dari sisi kontribusinya terhadap tenaga kerja di Provinsi Riau juga cukup tinggi dibandingkan dengan sektor industri dan sektor lain. Hasil penelitian juga menunjukan tren pertumbuhan PDB sektor dan semua subsektor pertanian Provinsi Riau meningkat setiap tahun. Apalagi, sektor pertanian merupakan sektor unggulan dengan subsektor kehutanan dan perkebunan sebagai subsektor unggulan di Provinsi Riau. Salah satu masalah utama dalam sektor pertanian adalah terjadinya alih fungsi secara besar-besaran. Banyak tanah produktif beralih fungsi menjadi area perumahan, sentra bisnis, industri, jasa dan lain-lain.
Itu sebabnya, BPN Provinsi Riau menggelar kegiatan Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Riau 2019 dilaksanakan di 12 kabupaten/kota.
‘’Kegiatan ini bertujuan untuk Penyiapan Data LP2B guna memperoleh data Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan data Potensi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan,’’ ucapnya. Apalagi, banyaknya alih fungsi lahan yang menyebabkan semakin sempitnya luas garapan yang berdampak kepada tidak terpenuhinya skala ekonomi tani sehingga berakibat pada inefisisensi, dan pada akhirnya menurunkan kesejahteraan petani.
Sementara itu, Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi mengatakan, saat ini sudah banyak fungsi lahan yang telah berubah dan berdampak pada produksi padi. Apalagi, saat ini Riau baru mampu mencukupi sebesar 33 persen dari 100 persen kebutuhan padi di Provinsi Riau. Itu sebabnya, Riau masih berharap dengan beberapa provinsi tetangga untuk memenuhi kebutuhan berasnya.
‘’Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kabupaten dan kota di Provinsi Riau dapat memaksimalkan lahan yang ada untuk menanam padi, sehingga Riau tidak perlu lagi mengharapkan suplai dari provinsi tetangga. Selagi ada kemauan itu semua pasti bisa,’’ tegasnya.(ayi/c)
Editor: Eko Faizin
