JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo mengikuti Major of Economies on Energy and Climate 2021 yang digelar secara virtual, Jumat (17/9) malam. Pertemuan itu bertujuan memastikan bahwa perubahan suhu dunia tidak melebihi satu setengah derajat Celsius. Langkah konkretnya akan dibahas pada pertemuan Conference of Parties (COP26) di Glasgow, November mendatang.
Jokowi merupakan satu di antara sepuluh kepala negara dan pemerintahan yang hadir dalam pertemuan itu. Setiap negara diminta menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) atau komitmen masing-masing negara yang disampaikan dalam kerangka rencana program dengan tujuan mengatasi perubahan iklim. Fokus pertemuan pada Jumat (17/9) itu terkait dengan transisi ke energi baru dan terbarukan.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menghadapi situasi darurat perubahan iklim. Dari sektor energi, pemerintah telah mencanangkan transformasi menuju energi baru dan terbarukan.
Selain itu, akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau dilakukan sejak Agustus lalu. "Untuk mewujudkan transformasi ini, kami telah menyusun strategi peralihan pembangkit listrik dari batu bara ke energi baru terbarukan," paparnya.
Langkah lainnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan yang didukung pelaksanaan efisiensi energi. Kemudian, meningkatkan penggunaan biofuel dan mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik.
Jokowi menyatakan, Indonesia telah menargetkan netral karbon (net zero) pada 2060 dengan kawasan percontohan yang terus dikembangkan. "Termasuk pembangunan Green Industrial Park seluas 20 ribu hektare, terbesar di dunia, di Kalimantan Utara," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Untuk transisi energi, Jokowi menyebut kemitraan global sangat diperlukan. Sebab, transisi energi bagi negara berkembang memerlukan pembiayaan dan teknologi yang terjangkau. "Kami membuka peluang kerja sama dan investasi bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai litium, kendaraan listrik, teknologi karbon, capture and storage, energi hidrogen, kawasan industri hijau, dan pasar karbon," terangnya.
Dia lantas menyampaikan dukungannya terhadap Global Methane Pledge atau ikrar aksi bersama yang bertujuan mengurangi 30 persen emisi metana global pada 2030. Menurutnya, Global Methane Pledge dapat menjadi momentum penguatan kemitraan dalam mendukung kapasitas negara berkembang.
"Presiden Amerika Joe Biden telah mengundang sejumlah negara utama untuk hadir pada pertemuan ini," ucap Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar. "Dalam konteks Indonesia sendiri, penurunan gas metana sudah dicakup di dalam NDC Indonesia yang juga telah di-update dan disampaikan kepada PBB maupun UNFCCC," ungkapnya.(lyn/c18/fal/jpg)
