PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) - Profesi public affairs di dalam struktur organisasi kian mendapat sorotan penting dari waktu ke waktu. Profesi yang punya tugas utama membangun hubungan baik antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) ini memiliki tanggung jawab besar agar proses operasional perusahaan atau organisasi bisa berjalan selaras dan memahami elemen-elemen pemerintahan, regulasi, politik, ekonomi, sosial, sampai budaya di wilayah tempatnya beroperasi.
Perkembangan inovasi teknologi, arah kebijakan regulasi, politik dan ekonomi merupakan beberapa faktor pendorong yang membuat profesi ini dipacu agar cepat beradaptasi dengan perubahan. Sayangnya, ruang praktisi Public Affairs Indonesia untuk memperkaya ilmu dan pengalamannya masih sangat terbatas.
Director Corporate Affairs APRIL Group, Agung Laksamana mengatakan, jam terbang dan spesialisasi sektor industri masih menjadi andalan pelaku public affairs untuk mengasah pengalamannya. "Padahal, saat ini kita butuh banyak praktisi public affairs untuk mendukung visi Indonesia maju 2030 termasuk agar kita bisa berkompetisi di ranah global. Perlu eksposur untuk mengakselerasi kemampuan dan kapabilitas praktisi public affairs untuk mencapai level strategis. Esensinya, praktisi public affairs harus adopt, adapt dan adept dalam menghadapi tren perubahan ke depan," tuturnya.
Hal di atas menjadi salah satu alasan Agung selaku ketua penyelenggara bersama beberapa praktisi public affairs dari berbagai industri menggagas dibentuknya public affairs forum pertama di Indonesia ini. Ia berharap forum ini bisa menjadi angin segar tidak saja bagi para praktisi public affairs, namun juga public relations, government relations dan regulatory affairs di seluruh Indonesia.
Dalam peresmian yang digelar secara virtual (15/10), turut hadir beberapa tokoh senior di kalangan public affairs, salah satunya CEO Freeport Indonesia Tony Wenas. Menurutnya, public affairs harus dilibatkan sejak awal di setiap proyek dan perencanaan arah perusahaan. Pembuatan key message juga harus memenuhi tiga hal, benar, baik dan berguna untuk dikomunikasikan," tuturnya.
Turut hadir dalam memberikan sambutan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryopratomo. Ia menegaskan, komunikasi menjadi sangat penting bagi suatu negara dalam menyampaikan kebijakan. "Diperlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dari praktisi public affairs kepada publik untuk membantu pemerintah agar meminimalisir timbulnya kesalah-pahaman," paparnya.
Disinggung soal praktik komunikasi publik di tataran negara dan korporasi, Chairman & Chief Consultant Kiroyan Partners, Noke Kiroyan mengungkapkan, peran public affairs harus bisa memberikan masukan pada pemerintah. Public affairs di level korporasi mesti menekankan kemampuan untuk melobi dan negosiasi. Pada tataran pemerintah, komunikasi publik juga harus tepat, hendaknya ada satu kesatuan, misalnya penunjukkan narasumber harus tepat, agar semua informasi selaras.
Pada kesempatan yang sama, VP Public & Government Affairs ExxonMobil Indonesia Azi N Alam menyatakan, public affairs bertugas sebagai agent of internal alignment dan secara eksternal dapat menjadi corporate diplomat yang bertugas menyampaikan aspirasi perusahaan.
Di perusahaan teknologi, peran public affairs ke depan dalam menghadapi tantangan industri 4.0 juga tidaklah mudah. Chief of Public Policy & Government Relations Gojek Shinto Nugroho menyatakan komunikasi rutin dan empati penting diperhatikan karena akan membuat dinamika public affairs jadi jauh lebih baik dan produktif dengan stakeholders.
"Inovasi teknologi menciptakan pasar dan model bisnis baru, tapi mindset pemerintah juga harus terbuka. Inilah yang menjadi tugas kita untuk menjembatani proses tersebut," katanya.(gem/rls)
Laporan : Mario Kisaz (Pekanbaru)
