JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Bank Dunia memberikan saran kepada pemerintah agar bisa keluar dari jebakan utang yang saat ini naik menjadi Rp1.220,5 triliun yang tertuang dalam Perpres 72/2020. Penambahan pembiayaan tersebut diambil guna menutupi pelebaran defisit dan kebutuhan pendanaan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
World Bank Lead Economist untuk Indonesia, Frederico Gil Sander menyampaikan, utang yang meningkat akan mempersempit ruang fiskal yang akan mempersulit pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Frederico menyarankan, agar pemerintah menimbang kembali pos-pos subsidi yang tidak tepat sasaran.
Sehingga anggarannya bisa dialokasikan untuk belanja lainnya. Salah satu contohnya, subsidi elpiji. "Jadi subsidi seperti itu bisa dialihkan ke lain," ujarnya dalam acara virtual, Kamis (16/7).
Kemudian, dia juga menyarankan agar pemerintah serius melakukan reformasi pajak. Fokusnya untuk menaikkan rasio pajak demi mengejar pendapatan negara.
Sebab menurutnya, tak ada satupun negara yang bisa menjadi negara berpendapatan tinggi apabila rasio pajak terhadap PDB hanya 1 digit atau kurang 10 persen. "Oleh karena itu peningkatan pendapatan melalui pajak akan jadi strategi penting untuk perkuat pemulihan," imbuhnya.
Seperti diketahui, pemerintah memperkirakan rasio perpajakan 2021 berada dalam kisaran 8,25 persen – 8,63 persen terhadap PDB. Frederico juga mendukung pemerintah meningkatkan pendapatan negara dari sisi cukai, seperti menaikkan cukai tembakau dan mengenakan cukai plastik hingga minuman berpemanis.
Seperti diketahui, saat ini Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara berpendapatan tinggi setelah dinyatakan naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
