PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah telah memiliki strategi nasional ekonomi digital untuk memastikan berbagai inisiatif dan program terkait dapat terimplementasi dengan efektif. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi di berbagai sektor seperti infrastruktur cyber optic, pembuatan prototipe low earth satelite, pengembangan data center, serta digitalisasi sektor industri, kesehatan, dan pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sesi Leaders Talk Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) tahun 2022 yang berlangsung di Bali Internasional Convention Center, Senin (11/7), menjelaskan progres digitalisasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah melalui sinergi dengan berbagai pihak.
"Pemerintah sudah mempunyai strategi nasional ekonomi digital. Terkait dengan infrastruktur, selain satelit juga infrastruktur dalam bentuk cyber optic yang tersambung dari timur ke barat, dari Papua hingga Aceh. Ini menekankan bahwa timur itu penting untuk digitalisasi," jelas Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Elon Musk beberapa waktu lalu juga mendorong digitalisasi Indonesia yaitu tentang prototyping low earth satelite yang bisa menjadi game changer bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Menko Airlangga kemudian menyampaikan bahwa dalam bentuk sektoral digitalisasi, Indonesia telah meluncurkan industri 4.0 di tahun 2018 lalu yang ke depannya juga dapat menjadi game changer karena antara industri dan servis akan tergabung dengan adanya digitalisasi.
Di sektor kesehatan, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menangani Covid-19 dengan memanfaatkan digitalisasi yaitu melalui aplikasi PeduliLindungi yang telah di-install oleh lebih dari 10 juta masyarakat. Di tahun kedua pandemi Covid-19, Indonesia menangani Covid-19 menggunakan digital health service atau telemedicine.
"Negara lain surprise kenapa kita bisa menangani omicron. Dengan PeduliLindungi, begitu ada yang positif, bisa menggunakan telemedicine dan obat-obatan dikirim ke rumah. Ini salah satu langkah revolusioner yang dilakukan Indonesia," ungkap Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa ketika menjadi pembicara pada forum-forum World Economic Forum di Davos beberapa waktu lalu, upaya Indonesia dalam melakukan digitalisasi telah diakui berbagai negara. Utamanya tentang Program Kartu Prakerja sebagai salah satu bentuk sistem financial inclusion dalam bentuk Government to Public yang dilakukan Indonesia.
"Ini pertama kali pembayaran langsung ke e-wallet, dan Kartu Prakerja ini merupakan Program Government to Public terbesar di dunia. Program Kartu Prakerja juga diapresiasi oleh UNDP, World Bank dan yang lain. Ini bisa direplikasi untuk financial inclusion di berbagai negara lain," tutur Menko Airlangga.
Menko Airlangga menceritakan momen ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Belanda yang di antaranya membahas tentang digitalisasi dan inklusi keuangan. "Saya sebut perempuan itu lebih trust worthy. Ini salah satu juga kenapa financial inclusion di Indonesia ditujukan kepada kaum ibu-ibu. Target keuangan inklusi sendiri saat ini sudah mencapai 83 persen dan dinaikkan menjadi 90 persen di tahun 2022," kata Menko Airlangga. Airlangga menjelaskan Indonesia perlu 600.000 digital talent atau 9 juta digital talent untuk 15 tahun ke depan.(ifr/jrr)
Laporan EKA GUSMADI PUTRA, Pekanbaru
