GORONTALO (RIAUPOS.CO) - Salah satu isu prioritas yang akan dibahas oleh Health Working Group Presidensi G20 Indonesia yakni membangun ketahanan sistem kesehatan dunia (building global health system resilience). Pembahasan yang dilakukan terkait dengan kontribusi G20 terhadap mekanisme global pooling resources, termasuk teknikal, finansial, dan keahlian yang dapat diakses oleh seluruh negara, terutama low income countries pada pra, selama, dan pasca krisis kesehatan.
Hal tersebut merupakan salah satu materi yang dibahas saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi Vice President of the World Bank for East Asia and Pacific Manuela Manuela V. Ferro di Jakarta, Kamis (10/02). Audiensi dari World Bank tersebut adalah untuk berdiskusi tentang prioritas program Kemenko Perekonomian pada masa pandemi Covid-19 dan dukungan World Bank terhadap program Kemenko Perekonomian dalam pemulihan ekonomi nasional.
Dalam audiensi, World Bank (Bank Dunia) menyampaikan bahwa koordinasi antara pembuat kebijakan kesehatan dan keuangan, lembaga keuangan multilateral, dan lembaga kesehatan global perlu ditingkatkan.
Pendekatan multilateral untuk pembiayaan imunisasi ekstensif sebagai global public goods berdasarkan kolaborasi multi sektor domestik dan internasional juga perlu diperkuat. Oleh karena itu diperlukan pembiayaan Pandemic PPR (prevention, preparedness, and response) yang lebih memadai, berkelanjutan, dan terkoordinasi.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan berbagai perkembangan terkini mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perkembangan program Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional seperti PPN dan PPnBM DTP untuk beberapa tipe kendaraan bermotor roda empat, program KUR, dan Program Bantuan Tunai PKL, warung, dan nelayan.
Selanjutnya juga dilakukan pembahasan mengenai arahan Presiden RI Joko Widodo tentang pencapaian target kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024 dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terintegrasi. Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0%, diperlukan kebijakan afirmatif yang tidak hanya menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem, tetapi juga kelompok miskin dan rentan. World Bank yang mempunyai unit khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem dunia, menyampaikan akan membantu Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan arahan Presiden RI ini.
Menko Perekonomian juga menyampaikan kondisi logistik nasional saat ini yang merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan perekonomian di Indonesia, khususnya di sektor ekspor dan impor. Pemerintah terus berupaya menghilangkan hambatan dan mengurangi biaya arus barang dalam perdagangan internasional dan domestik.
Salah satunya melalui National Logistics Ecosystem (NLE) yaitu sebuah platform yang menghubungkan penawaran dan permintaan logistik untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar kementerian/lembaga (K/L).(jpg)
