JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah berupaya mencari cara agar Perum Bulog dapat lebih mudah menyalurkan stok beras. Saat ini Bulog menyimpan cadangan beras pemerintah (CBP) 2.050.000 ton. Beras yang tersalurkan sampai April 2019 lalu sebanyak 400 ribu ton. Target serapan beras Bulog tahun ini 1.800.000 ton.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai alternatif agar serapan Bulog bisa lebih baik. ”Kalau diteruskan (penyimpanannya, Red), dua tahun atau lebih itu bisa turun kualitasnya,” katanya akhir pekan lalu.
Dulu PNS, TNI, dan Polri menerima tunjangan beras yang diberikan secara langsung (natura). Setiap aparatur sipil negara (ASN) mendapat jatah beras dari Bulog 18 kilogram (kg) per bulan. Namun, sejak 2001, tunjangan itu tak lagi diberikan dan diganti dengan pemberian uang.
Bantuan sosial (bansos) juga telah diganti dengan bantuan pangan nontunai (BPNT). ”Dulu itu kan rastra (beras sejahtera) itu sebulan (penyalurannya) 230.000 ton 13 kali setahun,” ujar Darmin. Total penyaluran rastra sekitar 2.990.000 ton per tahun.
Sementara itu, Bulog tidak boleh menjadi penyuplai tunggal BPNT. Dengan demikian, beras yang dibeli penerima bansos dari e-warung merupakan beras dari Bulog dan supplier lainnya. Artinya, Bulog mengalami pengurangan jatah penyaluran beras dengan adanya BPNT dan tunjangan yang disalurkan secara nontunai untuk ASN. ”Lagi dicari jalannya, belum dibilang persisnya (solusinya) bagaimana,” lanjut Darmin.
Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu menambahkan, masalah serupa dialami Bulog bertahun-tahun yang lalu. Menurut dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sempat mengeluhkan bahwa Bulog dulu juga mengalami kesulitan penyerapan beras karena skema bantuan dan tunjangan yang berubah.
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar Utomo mengatakan, tunjangan pangan untuk ASN akan kembali disalurkan dalam bentuk pemberian beras. Hal itu dapat meningkatkan serapan stok beras yang ada di Bulog. Namun, pihaknya masih masuk tahap menghitung berapa kebutuhan beras yang diperlukan untuk ASN.
Jika sudah diputuskan, Kementerian Keuangan akan membuat sistem penganggarannya. Selain itu, Bulog berupaya mengekspor beras ke Malaysia. ”Ekspornya itu masih dalam tahap penjajakan. Nanti ekspornya beras dari dalam negeri. Jadi, kami tak re-ekspor dari beras yang sudah diimpor,” tutur Bachtiar.(rin/c10/oki/jpg)
Editor: Eko Faizin
