(RIAUPOS.CO) - Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tinggi Pekanbaru setahun terakhir ini ditenggarai melambatnya investasi properti. Kenaikan ini tidak berpengaruh bagi investasi besar, namun pemain lokal dari kalangan pengembang perumahan dan ruko menjerit. Kebijakan ini dianggap sebagai penghambat laju pertumbuhan bisnis properti dan turunannya di Pekanbaru.
Masalah ini menjadi perhatian serius Politis Partai Amanat Nasional (PAN) Irwan Nasir. Ketua DPW PAN Provinsi Riau dan juga Bupati Kepualaun Meranti ini menenggarai, tinggininya nilai NJOP Pekanbaru sebagai biang mahalnya harga produk perumahan di Pekanbaru. Ini juga membuat pengembang lokal yang notabene pemain kecil dan menengah di bidang properti melambat bisnisnya.
‘’Nilai NJOP Pekanbaru menghambat laju pertumbuhan dunia usaha di Pekanbaru. Kalau Pemko berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan dan ketersediaan papan, seharusnya kebijakan kenaikan NJOP ini tidak dipertahankan,’’ sebut Irwan disela-sela musyawarah PAN baru-baru ini.
Irwan memperhatikan keresahan masyarakat dan menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat tentang kondisi ini. Dia menghimbau Pemerintah Kota Pekanbaru kembali meninjau kebijakan tersebut demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga terkait dengan program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah yang mendapat hambatan karena NJOP mahal.
NJOP tinggi yang menghambat lajunya pertumbuhan bisnis properti di Pekanbaru ini juga diakui Ketua Umum DPD Real Estate Indonesia (REI) Riau Amran Tambi. Kondisi ini menambah tantangan yang dihadapi pengembang yang berada di Riau sejak 2015.
Menurut Tambi, kenaikan NJOP setahun lalu yang mencapai 300-600 persen membuat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melambung.
‘’Kenaikan NJOP ini memang sangat terasa dan perlu strategi khusus di tengah himpitan ekonomi yang sama-sama kita rasakan sejak 2015. Kami memperkirakan 2016 ini proyek baru dan penyerapan perumahan akan terus menurunan bila kebijakan ini tidak diubah. Kami berharap Pemko Pekanbaru dengan murah hati melakukan revisi atas kebijakan NJOP ini,’’ sebut Tambi.
