JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PT BNI (Persero) Tbk bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda) dengan menerapkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online. Ini merupakan layanan yang berfungsi mengintegrasikan data keuangan pemda dengan sistem BNI.
Sistem ini dapat dimanfaatkan khusus untuk pemda yang telah menjalankan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di BNI serta menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) yang dikembangkan oleh BPKP. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dengan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati di Kantor BPKP, Jakarta, Senin (4/2).
Adi Sulistyowati menuturkan, SP2D online menawarkan solusi berupa cash management system (CMS). Dengan sistem ini, data keuangan pemda dapat diintegrasikan dengan data bank pengelola RKUD. Layanan SP2D online ini merupakan bagian layanan BNI terhadap pemda dalam rangka optimalisasi layanan publik melalui elektronifikasi transaksi keuangan yang dapat memberikan kemudahan bagi pemda untuk mengelola keuangannya.
“SP2D online sebagai bagian dari ekosistem BNI Smart City yang kami kembangkan, memberikan kemudahan bagi pemda dalam mewujudkan transparansi publik melalui sistem elektronik dalam kegiatan pemerintahan, serta memudahkan dalam efisiensi waktu dalam pengelolaan dana termasuk penyaluran kepada pihak ketiga,” ujarnya.
Adapun, volume transaksi Cash Management BNI sendiri tumbuh 34 persen dari Rp2,137 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp2,864 triliun pada Desember 2018. Jumlah transaksinya juga tumbuh 47,7 persen, dari 78,4 juta transaksi menjadi 115,8 juta transaksi pada Desember 2018. Jumlah nasabah Cash Management pun tumbuh 29,7 persen, dari 37.134 nasabah pada Desember 2017 menjadi 48.161 nasabah pada Desember 2018.
“Keuntungan dari sistem ini antara lain data keuangan terintegrasi dengan perbankan, data rekonsiliasi Bank menjadi real time, data BKU (Buku Kas Umum) pemda tidak perlu diinput manual, efisiensi waktu pekerjaan, dan pencairan SP2D dapat dilakukan tepat waktu,” katanya.
Selain itu, dengan sistem SP2D online, pemda dapat meningkatkan layanan pada pihak ketiga dan efisiensi waktu dengan tidak lagi melakukan pembayaran secara manual menggunakan cek dan bilyet giro sebagai sarana dalam pembayaran SP2D. Tertatanya data memungkinkan informasi dan data keuangan pemda menjadi lebih akurat dalam penyusunan laporan keuangan.(rmn/jpg)
