JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Gejala kekeringan yang melanda sejumlah daerah dikhawatirkan akan membuat harga pangan, khususnya beras meroket. Jumat (3/8) Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri dan kepala Bulog ke Istana Kepresidenan, Jakarta untuk mengantisipasi hal tersebut.
Ditemui usai pertemuan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, berdasarkan pantauannya, harga beras mengalami sedikit kenaikan di sejumlah wilayah. Salah satu penyebabnya adalah kekeringan yang mulai terjadi di beberapa sentra produksi beras“Di beberapa tempat itu keringnya sudah agak melanda, sehingga pedagang biasanya dia mulai coba-coba naikkan dulu,” ujarnya di halaman Istana Negara.
Sayangnya, dia enggan menyebutkan nama daerahnya. Meski ada sedikit kenaikan, Darmin membantah terjadi kelangkaan di titik-titik tersebut. Namun dia mengingatkan, isu kekeringan bisa dijadikan alasan bagi pemain nakal untuk menaikkan harga beras. “Bisa saja, tapi masih kecil, mumpung masih kecil ya kita dipanggil presiden,” imbuhnya.
Soal antisipasi pemerintah, Darmin menyebut operasi pasar bisa sewaktu-waktu dilakukan jika dibutuhkan. Apalagi, stok beras secara nasional masih tercukupi. Dirut Perum Bulog Komjen (Purn) Budi Waseso membenarkan jika stok beras aman. Saat ini, bulog memiliki cadangan beras sebanyak 2,2 juta ton yang tersebar di berbagai gudang pada banyak tempat. “Sekarang ini kita justru beras dalam kondisi yang banyak, dan gudang kita khususnya di Jawa ini gak cukup menampung,” ujarnya.
Apalagi, saat ini, sejumlah daerah juga masih ada yang panen dan jajarannya sudah siap melakukan penyerapan. “Yang pasti ada tambahan, ini september itu tambahan 1 juta ton, sudah pasti. Jadi 3 juta,” imbuhnya.
Dengan kondisi tersebut, Buwas optimis, Indonesia bisa melewati masa kekeringan tanpa kelangkaan beras. Bahkan, dia menjamin ketersediaannya bisa terjaga hingga akhir tahun atau panen raya Maret tahun depan.
Soal rencana operasi pasar, dia menyebut masih melihat kondisi. Jika diperlukan, dengan bekal 2,2 juta ton pihaknya siap melakukan kapanpun dan di mana pun. “Kita sudah siap, sudah kita prediksi operasi itu kepentingan yang banyak, paling banyak 500 ribu ton,” tuturnya.
Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu juga memastikan Indonesia tidak perlu melakukan impor dalam menghadapi kekeringan panjang. “Kita tidak mendahului impor, kalau gak perlu impor kenapa kita impor?,” pungkasnya.(far/lim)