JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pasar masih harap-harap cemas menunggu perubahan dari pemerintah. Pasalnya, jelang akhir tahun 2019, kinerja Tim Ekonomi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menujukan kinerja yang memuaskan.
Kondis itu diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi INDEF Andri Satrio Nugoroho. Menurutnya ada sejumlah poin yang bisa dibaca dari belum tercapainya target penerimaan negara.
Pertama, adanya pelemahan daya beli yang bisa dilihat dari rendahnya realisasi pendapatan pajak PPN dalam negeri yang turun 2,4 persen (Januari–Oktober) atau lebih dibandingkan periode sama di tahun lalu.
"PPN dalam negeri ini merupakan kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak," kata Andri kepada wartawan, Ahad (1/12).
Faktor kedua, lanjut Andri, adanya pelemahan industri domestik yang terlihat dari PPh badan yang turun sebesar 0,7 persen. Lebih detil, sektor dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar yaitu industri pengolahan turun sebesar 3,5 persen. Sektor yang mendukungnya seperti perdagangan juga tumbuh rendah sebesar 2,5 persen.
"Secara makro, kombinasi rendahnya daya beli domestik dan melemahnya industri dalam negeri mampu menurunkan penerimaan pendapatan dari pajak secara signifikan," ujarnya.
Terkait dengan inflasi yang masih rendah saat ini, menurut Andir, tetap masih belum meningkatkan daya beli masyarakat. Ini terlihat dari upah riil yang masih stagnan.
Di sisi lain, industri masih melihat apakah ada perubahan regulasi dalam tahun transisi saat ini. Ditambah juga melihat kondisi global saat ini yang masih belum memberikan kepastian mengenai belum turunnya tensi perang dagang.
"Ini yang menahan kemampuan untuk ekspansi bisnisnya," katanya.
Lebih lanjut, Andri tidak mau masuk terlalu jauh mengenai kinerja para menteri Jokowi. Namun dia menyesalkan keberadaan menteri-menteri di periode lalu yang tak memiliki kompetensi sesuai dengan kementerian yang dipimpin.
"Kemarin cukup menyesal karena beberapa jabatan strategis diisi oleh parpol non latar belakang sesuai dengan kementerian," kata Andri.
Untuk diketahui, jajaran tim ekonomi kabinet kali ini justru dipimpin oleh petinggi partai politik, Airlangga Hartarto. Pada periode lalu, ia menjabat Menteri Perindustrian.
Saat masih dipimpin Airlangga, Kementerian itu secara terbuka mengakui investasi di industri pengolahan nonmigas (manufaktur) hanya mencapai Rp226,18 triliun sepanjang 2018, atau merosot 17,69 persen dari capaian tahun 2017 sebesar Rp274,8 triliun.
Di sisi lain, secara politik, Airlangga kini dihadapkan dengan perhelatan Munas Partai Golkar yang dipimpinnya. Tentu ini menyita waktu dan fokus bagi sang menteri.
Terkait penerimaan negara sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2019 baru mencapai Rp1.173,9 triliun atau hanya 65,7 persen dari target APBN 2019. Itu disampaikan dalam rapat dengan DPR pada 18 Nopember lalu.
Realisasi defisit APBN mencapai 1,8 persen terhadap PDB. Padahal disain defisit di APBN adalah 1,84 persen atau hanya tersisa ruang defisit 0,4 poin.
Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi
