JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menegaskan komitmennya untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan gas bumi di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur di berbagai sektor kelistrikan, industri, transportasi, UMKM dan rumah tangga. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Utama PGN Gigih Prakoso, saat memberikan sambutan pada acara Gas Indonesia Summit & Exhibition (GIS) 2019, kegiatan yang mempertemukan para praktisi dan pemangku kepentingan sektor gas bumi di Indonesia.
Gigih menjelaskan, pada 2018, PGN resmi menjadi gas sub holding gas. Inisiatif ini datang langsung dari pemerintah melalui holding migas agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur dan pemenuhan gas bumi sebagai energi baik.
‘’Sekarang, PGN adalah pemain gas bumi terbesar di Indonesia. Kami percaya, kolaborasi dengan Pertagas dan beberapa perusahaan terafiliasi lainnya akan memberi manfaat jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan energi yang ramah lingkungan, efisien, dan sumbernya tersedia sangat besar di Indonesia,” jelasnya melalui keterangan tertulis kepada jpg, Kamis (1/8).
Sebagai sub holding gas, saat ini PGN mengelola lebih kurang 3 miliar kaki kubik per hari (billion cubic feet per day/Bcfd), setara dengan 98 persen pangsa pasar bisnis transmisi gas. Sementara gas yang dikelola baru 25 persen dari total pangsa pasar pemanfaatan gas domestik.
Berdasarkan data SKK Migas, pemanfaatan gas domestik di Indonesia pada 2018 mencapai 60 persen dari produksi gas nasional. Namun, dengan menguasai dan mengoperasikan 96 persen dari total infrastruktur gas di Indonesia, PGN baru memenuhi 20 persen kebutuhan gas bumi.
Gigih menyatakan, untuk memenuhi keperluan 80 persen pasar sisanya, diperlukan inisiatif dan sinergi baik dari pemerintah pusat dan daerah maupun badan usaha, termasuk seluruh pemangku kepentingan terkait pemanfaatan gas bumi.
Pembangunan infrastruktur yang masif dan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia menjadi pekerjaan rumah bersama. Dengan semakin terutilisasinya gas bumi sebagai energi baik untuk pemanfaatan domestik, maka subsidi energi juga dapat ditekan.
Di sisi lain, Gigih juga menyampaikan bahwa PGN memerlukan dukungan dalam hal penentuan besaran harga jual gas di Indonesia. “Yang tidak kalah penting, dengan negara hadir dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi harga jual ke konsumen, hal tersebut juga sebaiknya memberikan kemampuan bagi sub holding gas untuk mempertahankan layanan yang reliable dan pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk pemerataan akses terhadap gas bumi,” imbuhnya.(jpg)
Editor: Arif Oktafian
