JAKARTA (RIAUPOS.CO)-Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengatakan pemerintah RI tidak boleh berkompromi terhadap trader gas modal kertas yang terlibat dalam penjualan gas bumi.
Alasannya, trader gas yang bermodal kertas hal seperti inilah menjadikan konsumen harus membayar biaya energi sangat mahal.
"Mestinya Kementerian ESDM tegas, melarang trader tak punya infrastruktur beroperasi, bahkan jika perlu diberi sanksi sampai izin usahanya dicabut. Mereka masih menerima pasokan karena ada kedekatan ke orang dalam yang bisa menentukan pasokan gas itu diberikan," kata Fahmy saat dihubungi wartawan, Selasa (19/1/2016).
Berdasarkan dokumen laporan keuangan Pertagas 2014 terungkap ke media, bahwa Pertagas mengalirkan gas ke banyak trader gas. Untuk tahun 2014 itu saja, ada lebih dari 10 trader gas yang bermitra dengan Pertagas.
Ironisnya, sebagian besar dari para trader gas itu tidak memiliki infrastruktur gas bumi seperti yang disyaratkan pemerintah RI. Selain membikin harga jual gas jadi makin mahal, keberadaan trader gas modal kertas itu membuat infrastruktur gas bumi di tanah air tak berkembang.
