JAKARTA (RIAUPOS.CO)–Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya menyadari masalah kebijakan bebas visa kunjungan. Namun, bagi Arief, deregulasi memang selalu menciptakan kontraksi. Ada yang pro, tak sedikit yang kontra.
Hal itu memang normal, termasuk dalam pengelolaan. Berbekal pengalamannya, Arief sadar, risiko dan benefit bak dua sisi mata uang yang harus diambil Chief Executive Officer (CEO).
“Bisnis itu risk taker, kalau tidak berani ambil risiko bisnis, sebaiknya bergerak di yayasan sosial sajalah,” tegas Arief, Ahad (8/11/2015).
Arief mencontohkan pengalamannya ketika sepuluh tahun memimpin Telkomsel. Salah satunya adalah tentang kartu perdana. Jika Telkomsel ngotot dengan kartu perdana senilai Rp 100 ribu, pasti akan kalah bersaing dengan kompetitor lainnya.
Hal itu menyadarkan Arief di mana bisnis telekomunikasi bukan hanya di starter pack. Bukan cuma mengejar untung di depan saat orang membeli kartu perdana, tetapi layanan pada pulsa. Oleb sebab itu harus menjaga kualitas layanan, tidak putus nyambung, dan tersebar di seluruh nusantara.
“Wong mau beli produk kita kok sulit? Sama dengan Bebas Visa, mau datang berwisata ke Indonesia saja kok harus mengurus Visa lama? Tempatnya juga terbatas? Bagaimana kalau tinggal di kota yang jauh dari kantor perwakilan Indonesia di kota itu? Harus menunggu lama lagi? Wajar jika Malaysia dengan 164 Negara bebas masuk tanpa visa itu menghasilkan 27 juta wisman, tiga kalinya Indonesia yang hanya 9 juta?” ujar Arief didampingi I Gede Pitana (Deputi Pemasaran Luar Negeri dan Nia Niscana (Asdep Eropa-Amerika, Afrika dan Asia Timur Tengah).
