Budi juga mengkritisi kebijakan Kementerian Kominfo yang melonggarkan kembali aturan pembatasan penggunaan nomor ponsel. Apalagi kebijakan pelonggaran itu diambil setelah ada aksi demonstrasi dari 3.000 orang yang mengaku sebagai penjual nomor ponsel.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan temuan adanya satu NIK digunakan untuk daftar dua juta lebih nomor ponsel itu adalah perilaku anomali dan ekstrem. Zudan mengaku sempat turun langsung ke Cililitan untuk melihat kondisi di lapangan. Ternyata diperoleh informasi bahwa registrasi secara masal dengan modal satu NIK itu untuk menghindari supaya nomor kartu tidak kadaluarsa.
“Kalau saya nilai ini pendaftaran (registrasi, red) robotik,” katanya. Sebab saat ditelusuri di catatan registrasinya di sistem Kemendagri, ada aktivitas 30 kali registrasi nomor ponsel hanya dalam waktu satu detik. “Ini tidak mungkin dilakukan orang,” tambahnya.
Terkait dengan munculnya kasus registrasi satu NIK untuk sekian banyak nomor ponsel tersebut, Zudan mengatakan sudah sempat berbicara langsung dengan operator. Termasuk dengan Indosat, selaku operator dengan jumlah registrasi tidak wajar terbanyak. Hasil pertemuan itu adalah operator diwajibkan untuk melakukan unreg untuk nomor-nomor yang diregistrasi secara tidak wajar itu.(wan/agf/idr/jun)
Sumber: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
