Kelima, tereksploitasinya segenap potensi daerah untuk bersama-sama membangun daerah dan wilayahnya secara konstruktif. Keberadaan potensi daerah yang tidak muncul saat menggunakan sistem kepartaian nasional, karena adanya campur tangan pusat, maupun dewan pimpinan pusat partai bersangkutan dalam pencalonan dan seleksi kandidat akan tereduksi dengan diperbolehkannya partai politik lokal.

Keenam, dengan adanya partai politik lokal diasumsikan akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik di daerah tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan pemerintah pusat atau pengurus partai di tingkat pusat yang hanya akan memaksakan calon-calon dropping dari dewan pimpinan partai atau rekayasa pemerintah pusat.

Analisa-analisa itu tentunya menguatkan bahwa parpol lokal sebenarnya sangat dimungkinkan di Indonesia, seperti halnya Aceh. Praktik politik di Aceh bahkan sangat dinamis dan demokratis. Tak lagi ada gejolak setelah parpol lokal Aceh bergerak dan berdinamika. Kecurigaan bahwa parpol lokal justru akan memicu disintegrasi bangsa malah tak tampak tanda-tandanya. Aceh membuktikan itu. Lalu kenapa daerah lain tak menyusul?

Buku ini memberikan pandangan yang cukup luas dan konkret tentang parpol lokal.

Terbukanya peluang keberadaan parpol lokal untuk selain Aceh menjadi kajian yang sesungguhnya menarik dari sisi akademis. Hanya saja, sistem sentralisasi parpol yang kental membuat wacana ini mandek. Alasan disintegrasi pun selalu mengemuka. Kajian dalam buku ini berusaha membuka wawasan itu seluas-luasnya. Sebuah buku yang menarik untuk dikaji lebih dalam.***