BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dari delapan organisasi mengatasnamakan AMPIBI melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (23/7).
Unjuk rasa dilakukan sebagai wujud kekecewaan dan protes mahasiswa terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menghapus dana bantuan pendidikan tahun anggaran 2020 dengan dalih untuk penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan merasionalisasi itu menurut mereka merupakan bentuk kezoliman terhadap mahasiswa.
Saat orasi, AMPIBI juga berbekal sepanduk dan bendera dengan satu persatu mereka melakukan orasi. Saat orasi mahasiswa juga melakukan aksi panjat pintu pagar Kantor Bupati Bengkalis dengan pengawalan aparat kepolisian.
"Hari ini kebijakan tidak berpihak kepada kami mahasiswa. Menghapus bantuan pendidikan itu adalah sikap lebih anarkis dan ini sangat zolim. Betul kawan-kawan? " ungkap Mujib Riski salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
Dalam hal tersebut, sehubungan dengan adanya rasionalisasi terhadap dana pendidikan oleh pemerintah dengan meniadakan bantuan beasiswa, maka Mahasiswa AMPIBI langsung "Tolak Rasionalisasi Yang Tidak Rasional".
''Mendesak pemerintahan kabupaten Bengkalis untuk tidak merasionalisasi anggaran bantuan pendidikan. Kepada pemerintahan Kabupaten Bengkalis untuk memprioritaskan segala macam bentuk bantuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan visi Kabupaten bengkalis sebagai kota pendidikan,'' ungkap Mahasiswa dalam orasinya.
Dikatakannya kepada Pemerintahan Kabupaten Bengkalis untuk menambah kuota penerimaan bantuan pendidikan. Maka dari itu dari mahasiswa dari lintas organisasi membentuk sebuah aliansi untuk menyuarakan agar menyelesaikan masalah pendidikan di Kabupaten Bengkalis. "Bagaimana dana untuk pendidikan tidak diganggu gugat, dan beasiswa untuk tahun ini tetap dikeluarkan. Pendidikan Kabupaten Bengkalis hari ini sangat urgens," pungkasnya.
Puluhan mahasiswa ini disambut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis H Heri Indra Putra.
Saat menemui puluhan Mahasiswa yang melakukan Unras di depan Kantor Bupati Bengkalis menyampaikan bahwa, rasionalisasi tersebut terjadi diseluruh Indonesia.
"Saya mewakili bapak Plh Bupati Bengkalis. Rasionalisasi ini akibat PMK 35 dengan memerintahkan kita untuk merasionalisasi rencana pendapatan bagi hasil dari pusat sekitar 30 persen," ungkap Heri Indra Putra.
Kemudian juga SKB dan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memerintahkan semua daerah terkena rasionalisasi. "Dan harus mengurangi belanja sekurang kurangnya 50 persen," ungkapnya.
Dikatakan Heri Indra Putra lagi, dari akibat itu, maka terjadilah Rasionalisasi di semua kegiatan, termasuk berupa bantuan pendidikan.
"Bantuan pendidikan itu beda. Ini merupakan kepedulian daerah kepada adik adik mahasiswa. Dan untuk anggaran untuk bantuan beasiswa tersebut, semuanya Rp6 miliar lebih," ujarnya.
Pantauan di lapangan, aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa dengan menuntut anggaran bantuan pendidikan atau beasiswa kepada Pemkab Bengkalis.
Mahasiswa/pelajar Bengkalis, meminta kepada Pemkab Bengkalis untuk memprioritaskan segala macam bentuk bantuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan visi Kabupaten Bengkalis sebagai Kota Pendidikan.
Laporan: Erwan Sani (Bengkalis)
Editor: Rindra Yasin
