BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Semakin parahnya tanah longsor dan abrasi pantai sebelah utara Pulau Bengkalis, yang berhadapan dengan Selat Malaka yang berbatasan dengan Negara Malaysia, membuat masyarakat resah.
Ketua Dewan Pengurus Cabang Sedulur Jokowi Kabuapaten Bengkalis Solihin bersama Aliansi Masyarakat Peduli Penyelamatan Pulau Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia ( AMP3T-NKRI) yang dipimpin Muhammad Kusmayadi berupaya menyamakan persepsi masyarakat di pulau Bengkalis dan pulau Rupat.
''Kami mendorong pemerintah pusat segera mengesahkan Perpres tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia,'' ujarnya, Ahad (15/1).
Karena menurutnya, dari 111 pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara lain seluruh Indonesia, sesuai yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor: 6 Tahun 2017 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pulau Bengkalis masuk pada urutan ke 102 dan Pulau Rupat urutan ke 101.
Menurutnya, alasan mendorong secepatnya disahkan Perpres tersebut cukup beralasan. Yakni kondisi tanah amblas dan abrasi pantai yang menggerus tebing pantai Bengkalis sebelah utara, diperkirakan mencapai ribuan hektare atau kurang lebih telah menggerus daratan ke arah laut wilayah kedaulatan Indonesia dengan Malaysia, yaitu sepanjang pantai pulau Bengkalis bagian utara kurang lebih 2 Km x 60 Km.
''Diperkira telah membuat Zona Ekonomi Eksklusip ( ZEE) kita makin mundur atau membuat wilayah kedaulatan NKRI makin mengecil,'' ujarnya.
Berdasarkan diskusi ilmiah universitas di Riau beberapa waktu lalu bersama Guru Besar Univesity Yamaguchi Jepang (Profesor Kochi Yamamoto), memperkirakan dengan laju abrasi hingga 40 meter per tahun mengakibatkan Pulau Bengkalis akan tenggelam.
''Faktanya, apa yang disampaikan Prof Koachi Yamamoto tersebut sejak tahun 2019 sampai saat ini tahun 2023, proses kehancuran Pulau Bengkalis sedang berlangsung,'' ujarnya.(ksm)
