BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Bengkalis bersilaturahmi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bengkalis pada, akhir pekan lalu.
Dalam silaturahmi yang diterima langsung oleh Kajari Bengkalis, Zainur Arifin Syah dan Kasi Intel Herdianto ini, HMI Kabupaten Bengkalis menyampaikan program kerja mereka di tahun 2024.
Salah satu program HMI di tahun 2024 adalah deklarasi Pemilu 2024, yang akan melibatkan perwakilan organisasi kemahaiswaan yang ada di Kabupaten Bengkalis.
“Kegiatan ini nantinya akan melibatkan penyelenggara pemilu dan aparatur penegak hukum, maka dari itu kami juga ingin mahasiswa dan penyelenggara bersama penegak hukum juga ikut menyukseskan pemilu damai pada deklarasi pemilu yang luberjurdil mendatang,” ujar Ketua HMI Cabang Bengkalis, Suhendra, Ahad (10/9/2023).
Selain itu, HMI Cabang Bengkalis juga mempertanyakan kepada Kajari tentang perkembangan kasus dugaan korupsi di Bengkalis, yang sampai hari ini belum terselesaikan dan belum ada kepastian hukumnya.
Kasus dugaan korupsi yang dia maksud adalah kasus dugaan korupsi pembangunan Duri Islamic Center (DIC), semasa kepemimpinan Amril Mukminin di Bengkalis. Yang juga suami dari Bupati Bengkalis sekarang, Kasmarni.
Selain itu, HMI Cabang Bengkalis juga mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Bengkalis, yang waktu itu dipimpin oleh dr Ersan Saputra.
Dr Ersan Saputra sendiri, saat ini merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, di bawah kepemimpinan Bupati Kasmarni.
“Sekarang sudah sampai pada tahap mana? Masyarakat dan mahasiswa sedang menunggu dan sudah melakukan diskusi ringan terkait kasus-kasus korupsi ini. Pertanyaan kami ini adalah upaya mendukung Kejaksaan Negeri Bengkalis, supaya tidak ada informasi simpang siur di tengah masyarakat,” ujarnya.
Kejaksaan Negeri Bengkalis, menurut Suhendra, sangat mendukung kegiatan HMI dalam mengawal dan menyukseskan pemilu tahun 2024 yang aman dan damai. Kejaksaan berharap HMI tidak dimanfaatkan oleh partai politik maupun oknum kepentingan yang merugikan kualitas demokrasi di Kabupaten Bengkalis.
Terkait kasus dugaan korupsi yang jadi pertanyaan masyarakat, kata Suhendra, Kejari Bengkalis meminta dukungan serta kepercayaan masyarakat, untuk menuntaskan semua kasus dugaan korupsi.
Sebab, penanganan kasus dugaan korupsi berkaitan dengan ketelitian kualitas jaksa dalam menegakkan keadilan dalam suatu perkara, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
“Kami siap mendukung Kejari Bengkalis dengan penuh, dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi DIC dan dana insensitif Nakes di Dinas Kesehatan Bengkalis. Semoga masyarakat selalu mendukung dan mendoakan agar keadilan dapat dirasakan betul oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis, terutama dalam penuntasan kasus dugaan korupsi DIC dan dana insentif di Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Laporan Abu Kasim (Bengkalis)
Editor: E Sulaiman
