BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Demikian disampaikan bupati, saat Rembuk Stunting bersama Kepala organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Senin (5/9).
Bupati juga mengajak untuk lebih serius, dan berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting, melalui kerja nyata, dan berkualitas, dengan membangun sinergisitas bersama masyarakat, swasta, organisasi nonpemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya. Karena dengan komitmen dan sinergisitas yang kuat, akan mampu menyelamatkan bangsa ini dari ancaman stunting.
Ditambahkan bupati, percepatan penurunan angka stunting salah satu program prioritas nasional yang harus didukung bersama-sama. Bahkan presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ini.
Implementasi dari peraturan presiden tersebut adalah telah disusunkannya Rencana Aksi Nasional Pasti (RAN-pasti) sebagai pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat, daerah hingga tingkat desa dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting.
"Makanya, dalam momen rembuk stunting siang ini, saya ingin mendengarnya secara langsung, deklarasi komitmen dari seluruh perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya, apa saja aksi yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan dalam upaya penanganan stunting,"kata bupati
Khusus perangkat daerah, jika komitmennya masih lemah, bupati meminta dalam penyusunan anggaran Perubahan APBD 2022 maupun APBD 2023 nanti, kegiatan yang sifatnya tidak penting dan tidak memiliki output besar dalam pengelolaan visi dan misi serta mendukung program nasional, agar dihapus dan diganti dengan program dukungan komitmen pananganan stunting.
Mantan Camat Pinggir itu juga menjelaskan, target nasional sampai tahun 2024, penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen, untuk tingkat Provinsi Riau sebesar 18 persen, sedangkan target Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 12,62 persen, sebuah angka capaian yang cukup besar, namun sangat realistis jika dikerjakan dengan kerja bersama.
"Kepada sekda sebagai ketua TPPS sekaligus ketua TAPD dan juga Kepala Bappeda khususnya, saya perintahkan agar memastikan perangkat daerah yang termasuk kedalam intervensi sensitif dan spesifik memasukkan program dan kegiatan percepatan penurunan dalam dokumen rencana daerahnya. Jika tidak termuat dalam dokumen rencana kerja, segera lapor dan kita evaluasi,"tuturnya.(ifr)
