Resmi Dibuka, Rakorgub Se-Sumatera Dihadiri Langsung 7 Gubenur

Advertorial | Kamis, 30 Juni 2022 - 10:24 WIB

Resmi Dibuka, Rakorgub Se-Sumatera Dihadiri Langsung 7 Gubenur
Rapat koordinasi Gubernur se Sumatera di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (30/6/2022). (SOLEH SAPUTRA/RIAUPOS.CO)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Rapat Koordinasi (Rakor) Gubenur Se-Sumatera, resmi dibuka dan dilaksanakan di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (30/6/2022). Pada rakor tersebut, hadir langsung tujuh gubernur, satu wakil gubernur, dan dua daerah diwakili kepala Bappeda.

Tujuh gubernur yang hadir adalah Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Bengkulu Rohidin, Gubenur Jambi Al Haris dan Pj Gubenur Bangka Belitung Ridwan Djamaludin.

Kemudian Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya. Dari pemerintah pusat, dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Staf Ahli Bappenas Bidang Pemerataan Kewilayahan Okto Rialdi. 

Gubri Syamsuar menyampaikan beberapa poin yang merupakan hasil pembahasan awal, Rakor Gubenur Se-Sumatera. Di antaranya mengenai pembangunan infrastruktur, kesehatan dan juga perekonomian.

"Diharapkan dengan adanya rakor ini, bisa menjadi sarana mengembangkan pola komunikasi antarpemerintah daerah, khususnya di Sumatera," katanya.

Khusus untuk bidang kesehatan, Gubri meminta dukungan pemerintah pusat dalam hal fasilitas kesehatan. Pasalnya, saat ini masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, masih banyak yang berobat ke Malaysia.

"Kami minta dukungan pemerintah pusat terhadap penyediaan fasilitas kesehatan. Agar masyarakat kita tidak perlu lagi jauh-jauh berobat ke luar negeri," harapnya.

Selain itu, Gubri juga menyampaikan terkait wacana penghapusan tenaga honorer. Di mana untuk di dilingkungan Pemprov Riau saat ini terdapat 19 ribu lebih tenaga honorer, pihaknya berharap para tenaga honorer tersebut bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau CPNS.

"Daerah tentunya masih sangat memerlukan tenaga honorer, karena itu kami meminta agar kebijakan penghapusan tenaga honorer bisa dipertimbangkan lagi," ujarnya.

 

Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)

Editor: Edwar Yaman









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook