PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Setiap kali berkunjung ke sekolah, khususnya SMA dan SMK, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar selalu memastikan bahwa tidak ada lagi pihak sekolah yang melakukan pungutan kepada peserta didik.
Sebab, sudah menjadi komitmen pemerintahan Gubri Syamsuar dan Wagubri Edy Natar Nasution sejak awal, bahwa bersekolah di SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi, haruslah gratis. Bahkan, untuk siswa yang tidak mampu, Pemprov Riau menanggung seluruh perlengkapan sekolahnya.
"Alhamdulillah, kondisi yang seperti itu sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Ini tentu bagian dari prestasi pemerintahan Pak Syamsuar-Edy," ungkap Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Erisman Yahya kepada pers di Pekanbaru, Sabtu (25/2/2023).
Pemprov Riau di bawah pemerintahan Syamsuar-Edy tidak saja menggratiskan sekolah, tapi juga memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan guru. Baik guru PNS maupun guru honor/guru bantu. Tidak ada lagi gaji guru di bawah kewenangan provinsi yang hanya cukup "beli bensin."
Jangankan yang berstatus PNS yang gajinya pasti di atas UMR, yang guru berstatus honor/guru bantu, gajinya sudah jauh lebih baik. Sekali lagi, itu sudah menjadi komitmen pemerintahan Syamsuar-Edy yang sudah terlaksana dalam beberapa tahun terakhir.
Berbagai upaya dilakukan Syamsuar-Edy untuk mewujudkan pendidikan Riau yang lebih baik. Termasuk misalnya, melakukan rehab bangunan sekolah, ruang kelas dan penambahan ruang kelas baru (RKB) di tahun 2019 sebanyak 115 sekolah, tahun 2020 sebanyak 87 sekolah, tahun 2021 sebanyak 194 sekolah, dan tahun 2022 sebanyak 226 sekolah.
Termasuk untuk pengadaan laboratorium sains, bahasa, dan komputer di sekolah-sekolah. Pada tahun 2019 menyasar sebanyak 60 sekolah, 2020 sebanyak 103 sekolah, tahun 2021 sebanyak 109 sekolah, dan 2022 sebanyak 76 sekolah.
Lalu, Pemprov Riau juga meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memberikan insentif kepada guru, memberikan beasiswa S1, S2 dan S3 dalam dan luar negeri untuk guru dan anak Riau berprestasi dan tidak mampu. Tidak hanya itu, Pemprov Riau juga telah membiayai belanja sekolah yang tidak tercover oleh dana BOS reguler ataupun BOS nasional. Memberikan bantuan, berupa bantuan sosial pendidikan di tahun 2020 kepada 1.422 orang, tahun 2021 kepada 2.526 orang, dan tahun 2022 kepada 868 orang.
Sementara untuk beasiswa bidikmisi, tahun 2019 diberikan kepada 448 orang, tahun 2020 kepada 1.286 orang, tahun 2021 kepada 1.677 orang dan tahun 2022 kepada 1.741 orang. Selanjutnya, Pemprov Riau juga mengalokasikan beasiswa berprestasi kepada putra-putri terbaik, dengan rincian, beasiswa dalam daerah tahun 2021 diberikan kepada 2.765 orang dan tahun 2022 kepada 3.001 orang.
Sedangkan untuk beasiswa luar daerah tahun 2021 diberikan kepada 523 orang dan tahun 2022 kepada 556 orang. Pendidikan di Riau semakin diapresiasi ketika Pemprov Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Riau (Pergubri) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Melalui Kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja.
Dengan Pergubri ini, makin banyak lulusan SMK di Riau yang bisa langsung diterima bekerja terutama di industri maupun perusahaan swasta. Pergubri ini bahkan telah mendapat apresiasi mulai dari Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Menaker Ida Fauziyah hingga Menkeu Sri Mulyani karena dianggap sebagai sebuah terobosan.
Karena pendidikan vokasi di Riau telah lebih dulu, maka saat launching Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, di Hotel Shangri-La Jakarta pada Selasa (21/02/2023) lalu, Gubri Syamsuar mendapat kehormatan menerima Perpres tersebut mewakili gubernur se-Indonesia, yang diserahkan langsung Menko Bidang Perekonomian.(adv)
Laporan: Soleh Saputra
Editor: Edwar Yaman
