TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Persoalan kemiskinan salah satu urusan yang menjadi perhatian pemerintah dalam setiap tingkatannya. Peran swasta dalam mengatasi persoalan tersebut juga sangat diperlukan. ‘’Selama ini peran swasta sangat besar dalam pengentasan kemiskinan, khusunya di daerah kami,’’ kata Sekda Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin saat menghadiri pertemuan Tim Koordinasi Pelaksana Sustainable Development Goals (SDGs), Selasa (15/8).
Pertemuan itu melibatkan banyak pihak. Di antaranya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil dengan SDGs Provinsi Riau serta pemaparan MDGs oleh United Nations Development Programs (UNDP). SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan. Termasuk melawan ketimpangan, memastikan perlindungan terhadap alam dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya.
Outputnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Di mana SDGs memiliki 7 agenda. Salah satunya dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat dan daerah. ‘’Di sini kami melihat pentingnya penyamaan persepsi antata daerah dan pusat dalam rangka pembangunan ekonomi. Jika itu kita abaikan, maka upaya pengentasan kemiskinan bisa berjalan lamban,’’ jelasnya.
Saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah dalam membangun. Salah satunya, masalah RT/RW. Dengan begitu program-program SDGs ini diyakini bisa dilaksanakan apabila ada persamaan tersebut.
‘’Insya Allah, kami siap dan sepakat bersama-sama dalam urusan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan harus bisa kita lawan agar masyarakat sejahtera bisa berwujud,’’ imbuh mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Riau itu.(ind)
