PASIRPANGGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) meraih tiga penghargaan bergengsi dari lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Itu semua atas komitmen dalam melaksanakan delapan area intervensi program pencegahan pemberantasan korupsi terintegrasi KPK di lingkungan Pemkab Rohul pada tahun 2021 lalu.

Penghargaan dengan tiga kategori yang diterima sekaligus oleh Pemkab Rohul itu merupakan yang pertama kali diraih oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan H Sukiman dan H Indra Gunawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rohul.

Penghargaan tersebut adalah peringkat 1 tingkat Provinsi Riau dalam pelaksanaan survei penilaian integritas (SPI) yang ditaja oleh KPK RI Tahun 2021 dengan nilai di atas rata-rata nasional yakni 75,54.

Kemudian peringkat 1 tingkat Provinsi Riau kategori capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2021 dengan skor 89,53 di atas rata-rata Wilayah Riau dan Nasional. Terakhir,  penghargaan MCP Tahun 2021 kategori skor MCP 2020-2021 naik  di atas 5 poin sebesar 12,6 poin.

Ketiga penghargaan tersebut diserahkan langsung Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Irjen Pol Didik Agung Widjanarko kepada Bupati Rohul H Sukiman dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersama Pimpinan KPK dan Kepala Daerah se-Riau.

Acara yang dirangkai dengan launching pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP tersebut dihadiri para Sekretaris Daerah, Inspektur serta Kepala Kantor BPN se-Provinsi Riau di Balai Serindit Gedung Daerah Riau di Pekanbaru, Selasa (30/8).

Bupati Rohul H Sukiman saat dikonfirmasi Riau Pos, Selasa (30/8) menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan KPK serta seluruh pihak yang telah bekerja dan berupaya secara maksimal dalam pencapaian penghargaan yang sangat membanggakan bagi Pemkab Rohul.

Tentunya penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras ASN, DPRD dan masyarakat Kabupaten Rohul, sebagai bentuk pengakuan dari KPK, atas komitmen Pemkab Rohul dalam upaya mendukung program pencegahan korupsi terintegrasi yang sebelumnya telah melaksanakan penandatanganan kesepakatan KPK terkait rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Mantan Dandim Indrigiri Hilir itu mengaku, ketiga penghargaan yang diterima akan menjadi motivasi jajaran Pemkab Rohul untuk tidak jumawa dan terus berbenah dari waktu ke waktu dan komitmen dalam melaksanakan intervensi yang menjadi fokus aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan setiap tahun oleh Pemkab Rohul bersinergi dengan KPK RI.

"Pencapaian ini adalah prestasi kita semua. Mari terus berupaya memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Rohul tercinta ini. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya," ujarnya.

Disinggung Rohul meraih peringkat 1 tingkat Provinsi Riau dalam pelaksanaan survei penilaian integritas yang ditaja oleh KPK RI Tahun 2021 dengan nilai di atas rata-rata nasional yakni 75,54, Bupati menjelaskan, itu semua tidak terlepas komitmen Pemkab Rohul dalam melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Terhadap 8 area intervensi, Pemkab Rohul dari mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan APBD, terintegrasi dan dituangkan kedalam bentuk e-planing, e-budgeting hingga e-Monev (monitoring dan evaluasi) yang dievaluasi oleh KPK RI setiap tahunnya.

Kedelapan area intervensi yang menjadi fokus aksi pencegahan korupsi di seluruh kabupaten/kota, antara lain adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset dan tata kelola keuangan desa.

"Pemkab Rohul komit melaksanakan 8 area intervensi yang menjadi fokus aksi pencegahan korupsi terintegrasi oleh KPK. Mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Semuanya itu masuk dalam sistem aplikasi pencegahaan korupsi e-planing, e-budgeting hingga e-Monev yang dievaluasi oleh KPK setiap tahunnya," tuturnya.

Sukiman menegaskan, Kabupaten Rohul yang meraih SPI dengan nilai di atas rata-rata nasional itu merupkaan atas penilaian dan penetapan oleh KPK RI. Itu semua, berdasarkan survei dan responden atas link KPK yang disebar, baik kepada masyarakat, DPRD dan lembaga lainnya, atas kejujuran penilaian terhadap penyelenggaran Pemerintahan Kabupaten Rohul terhadap 8 area intervensi yang telah dilaksanakan.

"Jadi Rohul terbaik I dalam pelaksanaan SPI, atas penilaian dan penetapan KPK atas banyaknya jumlah responden. Namun ada beberapa responden yang tidak mengisi dan menilai. Syukur alhamdulilah kita terpenuhi dengan yang ditetapkan oleh KPK dengan nilai di atas rata-rata nasional yakni 75,54. Untuk saat ini sedang jalan penilaian SPI Tahun 2022 hingga Oktober mendatang," jelasnya.

Terkait capaian MCP Tahun 2021 dengan skor 89,53 di atas rata-rata wilayah Riau dan nasional, Sukiman menjelaskan, sistem MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas risiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam tujuh area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi.

Dengan melaksanakan delapan area intervensi. Tujuan MCP sendiri mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk capaian MCP Tahun 2021, Rohul dengan nilai 89,53 merupakan capaian tertinggi dari kabupaten/kota di Riau. Di samping itu peringkat 1 capaian MCP 2021-2020 atas kenaikan 12,6 yang sebelumnya 76,93.

"Pemkab Rohul secara sistem telah tertib administrasi dan memenuhi seluruh unsur yang telah ditetapkan KPK. Sehingga skor MCP kami naik dan tertinggi di kabupaten/kota di Riau serta di atas rata-rata nasional. Ke depan kami lakukan perbaikan dan tingkatkan lagi," katanya.

Sukiman mengucapkan terima kasih kepada Tim MCP Kabupaten Rohul yang diketuai Sekda Rohul serta khususnya kepada Inspektorat Daerah Rohul yang menjadi leading sektor kegiatan MCP ini, dan seluruh perangkat daerah yang mendukung program MCP. 

"Kenaikan skor yang cukup tinggi dalam satu tahun. Pencapaian yang luar biasa dari kerja tim dan jajaran di lingkungan Pemkab Rohul. Saya selaku kepala daerah akan terus mendukung untuk meningkatkan terus persentase sehinga dari tahun ke tahun terus semakin baik. Seluruh OPD untuk dapat memenuhi arahan yang diminta oleh inspektorat terkait laporan pemeriksaan," tambahnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Rohul H Helfiskar SH MH kepada Riau Pos, Rabu (31/8) menambahkan, usai penyerahan penghargaan kepada Pemkab Rohul, ia bersama sekretaris dan auditor mengikuti Workshop Fraud Control Plan (FCP) Inspektorat Daerah se-Provinsi Riau terhitung 31 Agustus hingga 2 September 2022 yang ditaja oleh KPK dan BPKP di Aryaduta Hotel Pekanbaru.

Tujuan pelaksanaan workshop tersebut, tambahnya untuk memetakan risiko kecurangan (Fraud Risk Assessment). Di mana kecurangan harus di cegah dengan membangun struktur pengendalian intern, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, dan mengefektifkan fungsi audit internal.(adv/epp)