PADANG (RIAUPOS.CO) - Persoalan pembebasan lahan menjadi kendala utama lambatnya pengerjaan proyek jalan tol Padang-Sicincin-Kapalohilalang sepanjang 36,6 kilometer. Hampir sebagian besar lahan merupakan tanah ulayat.

Sejak diresmikan pembangunannya tiga tahun lalu oleh Presiden Joko Widodo, progres pembebasan lahan jalan tol ini baru mencapai 10,97 persen atau sekitar 5,07 kilometer.

"Kalau untuk progres konstruksi baru mencapai 38,206 persen. Kalau untuk pengerjaan konstruksi ini kita tidak ada hambatan berarti," ujarnya.

Hal itu disampaikan Pimpinan PT Hutama Karya Sumbar, Marthen Robert Singal dalam Focus Group Discussion (FGD) Sesi I yang diadakan Padang Ekspres Group di Adinegoro Room Graha Pena Padang, Kamis (4/2/2021) dalam rangkaian Hari Pers Nasional Tahun 2021.

Diskusi ini mengangkat tema Solusi Percepatan Pembangunan Tol sebagai Infrastruktur Strategis Nasional di Sumbar.

Ia menyebut, jalan tol ini ditargetkan beroperasi tahun 2022. Namun menurutnya, syaratnya proses pembebasan lahan tuntas awal tahun ini. 

“Kalau persoalan lahan tuntas di awal semester 2021 ini, maka kami bisa bekerja secara frontal dan cepat," jelasnya. 

Saat ini katanya sudah selesai dilakukan beberapa tahapan mulai dari tahap inventarisasi kepemilikan lahan, kemudian tahap pengukuran. 

"Yang belum itu adalah tahap administrasi," ujarnya. 

Ia menegaskan, kendala penuntasan jalan tol ini terletak pada persoalan pembebasan lahan karena hampir sebagian besar lahan yang dilewati merupakan tanah ulayat. 

"Tanah di Sumbar itu ada kekuatannya. Karena hampir 80 persen adalah tanah ulayat," sebutnya.

Sumber: Padangekspres.co
Editor: Eka G Putra