”Dalam rangka mendukung Pemprov Kepri untuk menjaga terpenuhinya pasokan, keperluan bahan pokok, dalam hal ini beras, disarankan untuk melakukan koordinasi dengan Bulog,” ungkap Gusti menyampaikan isi surat itu.
Sementara untuk impor gula dalam rangka penyangga harga dan penyediaan gula nasional, dapat dilakukan jika disetujui dalam rapat koordinasi antarkementerian. Sehingga Pemprov Kepri diharapkan dapat memberikan masukan saat pembahasan lebih lanjut nanti.
BI bersama TPID meminta agar beras bisa langsung impor tanpa melalui Jakarta, karena saat ini beras menyumbang inflasi terbesar kedua di Kepri. ”Beras menjadi komoditas kedua penyumbang inflasi di Kepri. Sumbangan inflasi dari beras sekitar 4,62 persen,” ungkapnya.
September lalu, Agung Mulyana sudah menemui Mendag Thomas Lembong di Jakarta. Saat itu, Agung menyampaikan langsung kondisi di Kepri yang kesulitan mendapatkan beras.
Agung pun meminta agar diberi izin khusus mengimpor beras. Jika warga Kepri mengkonsumsi beras lokal, harganya sangat mahal dan membuat warga menjerit apalagi di tengah kondisi ekonomi Kepri yang melambat.
Saat itu, Thomas Lembong meminta agar Agung Mulyana mengirimkan surat secara resmi. ”Saya sudah sampaikan secara lisan maupun tulisan. Bahkan kuota beras yang kita butuhkan juga sudah saya sampaikan secara tertulis,” ujar Agung belum lama ini.
Kepri membutuhkan beras impor karena harganya lebih murah. Sebab, keran impor beras di Kepri ditutup, harga beras langsung naik hingga Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilogram.
Berdasarkan data dari Disperindag Provinsi Kepri, kebutuhan beras di Kepri setiap bulan sekitar 20.611.410 Kg. Jika kenaikan harga beras mencapai Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram, maka memperbesar pengeluaran warga Kepri sekitar Rp20,6 miliar hingga Rp30,9 miliar.(mng)
