Menurutnya, pertemuan itu mesti dilaksanakan sebagai bentuk tanggapan DPRD Padang mencarikan solusi terbaik untuk para PKL yang telah menyampaikan aspirasinya ke DPRD.
“Selain menghadirkan para pemangku kepentingan terkait, rapat ini juga melibatkan lintas komisi yakni Komisi I, II, IV,” ujarnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Padang, Iswandi menyebutkan, pembahasan permasalahan pembongkaran PKL itu akan melibatkan Sekretaris Kota (sekko), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB), Satpol PP, Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar), Camat Padang Barat serta Koramil.
Kepala Kantor Pol PP Kota Padang, Firdaus Ilyas menyatakan, pembongkaran tersebut semata-mata untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pihak tertentu. Menurutnya, setiap bangunan liar atau yang berada di atas fasilitas umum harus dibongkar sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum.
Terkait pembongkaran yang direncanakan berlangsung Rabu (24/2), katanya, akan ditunda hingga rapat selesai dan menghasilkan suatu keputusan terbaik. “Pembongkaran nantinya disesuaikan dengan hasil rapat,” ujarnya.(by/rpg)
