Ketua DPRD Siak Indra Gunawan membuka Sidang Paripurna Pandangan Umum terhadap Nota Keuangan RAPBD-P Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023.
Hadir juga Wakil Bupati Siak Husni Merza bersama anggota DPRD, Sekwan Setya Hendro Wardhana, para kepala OPD, dan tamu undangan.
Indra Gunawan meminta fraksi memberikan pandangan umum terhadap nota keuangan RAPBD-P.
Pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar dibacakan Jondris Pakpahan. Disebutkannya, pendapatan daerah 2023 mengalami peningkatan dari Rp2,4 triliun lebih menjadi Rp2,7 triliun lebih, atau mengalami kenaikan sebesar 11,30 persen.
Adanya peningkatan pendapatan berasal dari PAD yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Menurut Fraksi Partai Golkar, capaian peningkatan PAD itu tak lepas dari kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam upaya bersama sama mendorong peningkatan PAD.
Atas capaian itu, Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada seluruh OPD, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, penghulu serta perangkat kampung se-Kabupaten Siak, dalam upaya bekerja meningkatkan PAD.
Fraksi Partai Golkar menyoroti pada penerimaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal ke BUMD.
Pada perubahan APBD 2023 sebesar Rp225 miliar lebih mengalami peningkatan sebesar Rp124 miliar lebih atau 123,46 persen, jika dibandingkan dengan APBD 2023 sebesar Rp100 miliar,seperti yang tertuang dalam nota keuangan RAPBD-P 2023.
“Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan laba atas penyertaan modal,” ungkapnya.
Di dalam tabel tertulis yang mengalami peningkatan 123 persen tersebut dari PT Bumi Siak Pusako, sedangkan BUMD lainnya belum terlihat adanya peningkatan, malah pada dividen bank Riau mengalami penurunan sebesar 3,93 persen atau setara Rp273.243.320, serta PT Permodalan Siak mengalami penurunan sebesar 33,08 persen atau setara Rp992.400.561.
Fraksi Partai Golkar berharap dengan adanya peningkatan PAD pada perubahan anggaran 2023 ini, dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Siak.
Sementara itu, PAN tidak membacakan pandangan umum, Fraksi PAN yang dibacakan Alwis hanya menyebutkan dengan sinergitas yang baik, antara pemerintah dan DPRD, serta pihak-pihak lain, maka mimpi untuk membawa Siak menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, dan bermartabat, akan sampai kepada harapan.
Lalu Alwis menyerahkan berkas pandangan umum kepada pimpinan sidang Indra Gunawan.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa pandangan umum, salah satunya Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan terkait peningkatan pada sumber pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Di mana Fraksi Partai Demokrat menemukan terdapat peningkatan penerimaan laba yang cukup fantastis terhadap penyertaan modal terutama pada BUMD PT Bumi Siak Pusako sebesar Rp125,9 miliar.
“Untuk itu kami mohon penjelasan kepada pihak pemerintah bagaimana terkait peningkatan penerimaan laba dari hasil penyertaan modal dari beberapa BUMD tersebut,” katanya.
Dengan adanya RAPBD-P Kabupaten Siak 2023 ini, Fraksi Partai Demokrat berharap agar pemerintah semakin berpacu dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dengan memacu semangat kerja keras dan komitmen yang kuat demi kemajuan Siak di masa yang akan datang, dengan melahirkan prestasi-prestasi baik di tingkat lokal maupun di tingkat global.
Sementara Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah melakukan pencapaian pendapatan daerah yang meningkat.
Selain itu, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan mengenai peningkatan signifikan terhadap belanja barang dan jasa pada perubahan belanja operasi semula sebesar Rp868 miliar lebih, mengalami peningkatan sebesar Rp150 miliar lebih atau mengalami peningkatan sebesar 17,35 persen.
“Fraksi Partai Gerindra minta penjelasan pemerintah mengenai peningkatan belanja barang dan jasa pada perubahan belanja operasi yang mengalami peningkat Rp1,019 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 17,35 persen,” terangnya.
Sedangkan Fraksi Han-Nas juga memberikan apresiasi atas nota keuangan APBD-P Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023. Catatannya secara umum peningkatan kemampuan dinas pendapatan daerah dan OPD yang memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kemandirian keuangan daerah.
“Selain penyediaan sarana dan prasarana dalam pengumpulan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan teknologi pemungutan pajak perlu disusun secara terencana untuk meningkatkan kinerja institusi atau lembaga yang inovatif,” terangnya.
Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah tidak cukup dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan Rp125.963.163.734 (seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah lebih) atau 37,39 persen.
Pada perubahan APBD tahun anggaran 2023, pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 0,26 persen, peningkatan tersebut terjadi pada pajak air tanah. Sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 3,86 persen, penurunan tersebut dikarenakan berkurangnya penerimaan dari retribusi pelayan kesehatan, pelayanan pasar, pelayanan tera/tera ulang, pasar grosir/pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, dan persetujuan bangunan gedung.
“Maka dari itu mohon jelaskan upaya pemerintah daerah dalam menangani masalah penurunan pada poin-poin retribusi tersebut,” katanya.
Fraksi Han-Nas meminta penjelasan eksekutif terhadap penurunan belanja pegawai sebesar Rp15,48 miliar lebih atau 1,68 persen, dan penurunan bantuan sosial sebesar 87,41 persen.
“Kami meminta penjelasan faktor penyebab penurunan angka yang cukup signifikan, serta meminta kepada pemerintah melalui OPD terkait penyaluran bantuan sosial untuk secara cermat pendataan penerimaan bantuan tetap,” katanya.
Dan terkait belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 17,35 persen atau Rp1.019.741.530.536 (satu triliun sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah lebih). Hal ini belanja apa saja yang mengalami kenaikan.
Fraksi Han-Nas berharap RAPBD-P ini bisa memberikan manfaatan yang besar bagi masyarakat terutama dalam beberapa hal, diantaranya mengurangi angka kemiskinan, putus sekolah dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan antarkabupaten ke kecamatan, dan kecamatan ke desa bisa terselesaikan dengan baik.
Dan terkait APBD yang cukup besar di sisa waktu yang ada, mendorong pemerintah melakukan segala upaya dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan atau penyerapan anggaran mengingat waktu yang sangat singkat, mengantisipasi kelangkahan material dan cuaca yang bisa tidak menentu.
Sementara Fraksi PKS, terhadap PAD yang bersumber dari retribusi daerah, dari data yang disampaikan, penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan dan persetujuan bangunan gedung mengalami penurunan yang cukup besar. Mohon tanggapannya apa faktor penyebab penurunan disektor ini dan apa langkah yang akan diambil Pemerintah Kabupten Siak untuk meningkatkan kembali PAD pada sektor ini.
Untuk belanja hibah mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 108,68 persen, yaitu dari Rp46,69 miliar lebih naik menjadi Rp88,46 miliar lebih. Mohon penjelasannya kenapa hal ini bisa mengalami kenaikan yang signifikan.
Untuk Fraksi PDI Perjuangan dengan melihat perubahan belanja daerah dalam RAPBD-P, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan apakah Pemerintah
Kabupaten Siak sudah mempunyai sistem serta pola penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran belanja yang terukur dan sistematis dengan prognosis
anggaran yang telah ditetapkan? Karena Fraksi PDI Perjuangan masih melihat ada OPD yang menetapkan target-target belanja tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.
Ketua DPRD Siak menutup Sidang Paripurna Pandangan Umum terhadap Nota Keuangan RAPBD-P Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023, sekaligus menunggu jawaban dari Pemkab Siak atas pandangan umum fraksi.(adv)
