PASIRPENGARAIAN (RIAPOS.CO) - DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan bantuan beasiswa untuk mahasiswa atau pelajar yang anggarannya bersumber diluar dari dana APBD Rohul.
Mengingat untuk saat ini, bantuan kepada mahasiswa yang diberikan pemerintah daerah hanya berupa pembuatan proposal akhir yang dananya cukup terbatas di APBD Rohul.
Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST MSi menyebutkan, dengan keterbatasan kemampuan keuangan APBD Rohul dalam memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa, DPRD akan merumuskan bersama Pemkab Rohul dalam hal ini Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) untuk menjadikan beasiswa mahasiswa bagian dari program prioritas ke depan.
Dalam artian sumber bantuan beasiswa yang akan diberikan kepada mahasiswa asal Rohul itu, tidak menggunakan dana APBD Rohul tetapi dari program corporate social responsibility (CSR) yang disalurkan perusahaan melalui TJSP.
Pria yang disapa akrab Wanda itu menegaskan, program CSR yang disalurkan perusahaan di Kabupaten Rohul, menjadi sumber penerimaan dana baik untuk pembangunan infrastruktur yang berjalan selama ini maupun nantinya bantuan beasiswa.
''DPRD dalam hal ini Komisi II telah beberapa kali mengadakan pertemuan dalam Forum TJSP, membicarakan, mengidentifikasi seberapa besar potensi TJSP ini, yang nantinya bisa diberikan untuk bantuan beasiwas tersebut. Yang jelas kita akan merumuskan bantuan beasiswa menjadi program prioritas dengan Forum TJSP Rohul kedepannya,'' ungkap Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra kepada wartawan, Jumat (16/9), menanggapi desakan aksi demonstrasi ratusan mahasiswa untuk membuat regulasi bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang terdampak akibat kenaikan harga BBM Bersubsidi.
Politisi partai Gerindra Rohul itu menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan laporan, dari beberapa perusahan perbankan di Kabupaten Rohul telah menyalurkan program CSR untuk membantu pembangunan sekolah yang terbakar dan bantuan infrastruktur lainnya.
Diakuinya, pemerintah daerah harus memaksimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rohul Nomor 2 tahun 2015 tentang TJSP.(epp)
Dengan harapan, dana CSR yang disalurkan ratusan perusahaan yang beroperasi di Rohul setiap tahunnya lebih terarah, tepat sasaran. Selain dapat membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan infrastruktur juga meningkatkan mutu SDM di Kabupaten Rohul.
''Kita mendorong Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang TJSP dilaksanakan secara optimal, guna membantu keterbatasan keuangan daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan di tengah masyarakat. Perlunya rakor Forum TJSP Rohul untuk sinkronisasi antara pemerintah daerah bersama DPRD dengan perusahaan yang beroperasi di Rohul terhadap program prioritas kedepan,'' jelasnya.
Dia menambahkan, melalui Forum TJSP Rohul, diharapkan program pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat, baik dari desa dan kecamatan yang tidak dapat diakomodir dalam APBD Rohul, akan dapat direalisasikan secara proporsional melalui dana CSR yang disalurkan perusahaan yang beroperasi di Rohul. (epp)
