ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) -- DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Senin (3/2), menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Pengurus dan Anggota Kelompok Kerja Madrasah (K2M) Kabupaten Rohul, di ruang rapat kantor DPRD Rohul.

Puluhan perwakilan guru Raudhatul Atfhal, Madrasah Ibtidaiyah (MI), MTs, MA yang tergabung dalam K2M meminta pemerintah daerah dan DPRD Rohul untuk memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan dari para guru agama berupa insentif.

Karena selama ini, para guru  madrasah tidak kenal lelah memberikan ilmu pengetahuan kepada santri, pelajar atau siswa di Rohul. Dengan harapan, para guru madrasah yang tergabung dalam K2M mendapatkan bantuan insentif dari Pemkab Rohul.

Hearing tersebut dipimpin Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST didampingi anggota Budiman Lubis, Ali Imran, Emon Kasmon, Radianto Sinaga dan puluhan perwakilan guru yang tergabung dalam K2M Rohul.  

Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST kepada wartawan, Senin (3/2) menyebutkan, DPRD Rohul telah berupaya sejak tahun 2018 mengakomodir aspirasi dari para guru madrasah, dalam memperhatikan kesejahteraannya.

Dibuktikan dengan mengusulkan ranperda inisiatif tentang insentif atau honor guru MDTA, sebagai regulasi dan produk hukum daerah,  sehingga bisa mengakomidir operasional MDTA dan honor guru agama.

Wanda yang merupakan salah satu wakil rakyat yang mengusulkan Ranperda Inisiatif guru MDTA tahun 2018 lalu, berjanji, paling lambat pertengahan tahun DPRD Rohul telah mengesahkan Ranperda tentang insentif atau honor MDTA.

"Sebenarnya ranperda inisiatif guru MDTA sudah sejak 2018 kita usulkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada 2019. Tapi karena sesuatu hal dan proses transisi pada waktu itu periodisasi DPRD maka tahun 2019 belum dibahas dan diselesaikan. Tentu tahun ini akan menjadi agenda prioritas DPRD Rohul untuk menyelesaiakn ranperda inisiatif DPRD tentang insentif atau honor MDTA," katanya.(adv)