ROKAN HILIR (RIAUPOS.CO) - Badan Pusat Statistik (BPS) Rokan Hilir (Rohil) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Kabupaten Rohil, guna pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022 dengan tema mencatat untuk membangun negeri, satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Bagansiapiapi, Selasa (20/9).
Kegiatan itu dihadiri Bupati Rohil Afrizal Sintong SIP diwakili Pj Sekdakab Drs H Ferry H Parya, Kepala BPS Rohil Ir Rozalinda ME, Ketua DPRD Rohil Maston, para pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemda Rohil, para camat dan datuk penghulu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta kalangan media massa.
Kepala BPS Rozalinda mengungkapkan kegiatan rakor yang digelar sebagai penerapan koordinasi di lingkungan kabupaten Rohil dengan melibatkan peran dari berbagai jajaran baik instansi vertikal maupun horizontal di Rohil.
''Tujuan dari rakor ini antara lain menguatkan koordinasi dan konsolidasi eksternal maupun internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan awal regsosek, menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan pendataan awal di Rohil,'' kata Rozalinda.
Seterusnya menyusun strategi dan manajemen lapangan pelaksanaan kegiatan perencanaan awal regsosek di Rohil, sehingga pada gilirannya tepat dalam menyusun strategi persiapan penyelesaian administrasi.
''Tema dari rakor ini adalah mencatat untuk membangun negeri, satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,'' katanya. Kegiatan tersebut diikuti lebih kurang 100 peserta dan diisi pemaparan dari narasumber pihak Bappeda, Dinas Sosial serta BPS sendiri yang dimoderatori oleh Pj Sekdakab Ferry H Parya.(adv)
Bupati Rohil Afrizal Sintong pada sambutannya yang dibacakan Pj Sekdakab Drs H Ferry H Parya mengungkapkan atas naama pemkab Rohil mengucapkan selamat datang kepada peserta dan sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan.
''Penyelenggaraan kegiatan ini sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan dan struktur organisasi sosial ekonomi dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan. Begitu juga kami sangat menyambut baik dilaksanakannya kegiatan dalam upaya dalam mewujudkan satu data Indonesia yang membantu pusat dan daerah berwujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia,'' katanya.
Ditambahkan rencana pembangunan harus didukung dengan data yang akurat termasuk satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, itu akan mendukung program pemberdayaan ekonomi, penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar, pengembangan akses kesehatan dan pendidikan yang sudah berjalan.
Oleh karenanya tambah partisipasi masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dalam pengembangan hal tersebut.(adv)
