ROKANHILIR (RIAUPOS.CO) - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) Basiran Nur Efendi SE MIP dan Hamzah SHI MM didampingi Sekwan Sarman Syahroni ST MIP menerima kunjungan sejumlah tokoh yang terhimpun dalam Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Rokan Tengah.
Para tokoh yang berasal dari lintas profesi dan latar belakang tersebut diterima di ruangan Banmus DPRD Rohil, Kamis (16/3).
Terdapat sejumlah penyampaian yang disampaikan pihak badan pekerja pada kesempatan itu. Di mana berlangsung diskusi intens menyikapi apa yang disampaikan pihak badan pekerja. Saat itu, terdapat sejumlah berkas dokumen yang diserahkan kepada pimpinan DPRD Rohil.
Ketua Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Rokan Tengah (Roteng) Suhaimi Hamzah menyebutkan, keinginan pemekaran dengan membentuk daerah Roteng sudah berlangsung sejak tahun 2016.
Pada saat itu memang menurutnya, mengalami kendala karena jumlah persyaratan kecamatan pendukung yang masih kurang. Namun, pada saat ini kecamatan minimal sudah cukup sebagai persyaratan pendukung. Namun di sisi lain terangnya, memang pada saat ini untuk pemekaran belum bisa diwujudkan karena adanya moratorium dan belum ada kebijakan dari pemerintah Presiden Joko Widodo untuk pemekaran daerah dalam waktu dekat.
Namun begitu terangnya, upaya pemekaran tetap dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada. "Kami telah mengusulkan dan memang terdapat banyak, baik provinsi, kabupaten/kota yang minta pemekaran di mana untuk roteng ini tercatat di Dirjen Otda Kemendagri di posisi 192 waktu itu," kata Suhaimi.
Ia menambahkan, sejatinya usulan pemekaran itu dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperpendek rentang kendali dan sebagainya.
Menurutnya, wilayah Rohil pada saat ini memang terbilang luas, sebagai contoh rentang jarak antara Tanjung Medan ke Bagansiapiapi sekitar 200 kilometer, sehingga diperkirakan mempengaruhi pada lambannya mobilitas masyarakat jika harus ke Bagansiapiapi untuk melakukan pengurusan berkaitan dengan administrasi pemerintahan.
Sementara untuk keberadaan ibukota bagi kabupaten Roteng terangnya, diproyeksikan di wilayah Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih. Di mana pada saat itu juga menjadi tempat dari pelaksanaan musyawarah besar (mubes) pembentukan Roteng.
Suhaimi menambahkan, terkait dengan keperluan yang mensyaratkan tersedianya lahan sekitar 30 hektare, menurutnya hal itu tidak masalah. Karena pihaknya jauh-jauh hari sudah mempersiapkan lokasi, di mana yang akan menjadi lahan terpadu untuk pembangunan sejumlah fasilitas pemerintahan yang diperlukan, seperti pembangunan kantor bupati, gedung DPRD, kantor OPD dan sebagainya.
"Jadi intinya kami akan terus menindaklanjuti hal ini," katanya. Sedangkan untuk wilayah kecamatan pendukung sudah mencapai syarat minimal yakni lima kecamatan, yakni Tanah Putih, Tanah Putih Tanjung Melawan, Rantau Kopar, Pujuda dan Tanjung Medan.
"Memang kemarin sempat stagnan, dimana sesuai dengan PP Nomor 78/2007 itu disyaratkan harus ada dukungan administrasi, diantaranya dukungan masyarakat melalui mubes, selanjutnya secara politis dan dukungan legislatif. Pada waktu itu dukungan dari bupati belum maka, saya kira ini merupakan perbedaan sudut pandang saja dan semoga kedepan bisa berjalan dengan baik," katanya.
Dirinya optimis pembentukan Roteng akan terwujud, mengingat dukungan yang ada, kelengkapan administrasi dan kewilayahan. Disisi lain, bupati Rohil pada saat ini yakni Afrizal Sintong juga merupakan salah satu tokoh pemekaran Roteng beberapa waktu lalu.
Diterangkan Hamzah, setelah bertemu dengan pimpinan DPRD, rombongannya akan bertemu dengan Bupati Rohil pada hari yang sama.
Diharapkan untuk seterusnya apa yang telah mereka sampaikan itu mendapatkan sambutan yang baik dari berbagai pihak terkait, dimana untuk proses selanjutnya bupati akan melayangkan surat ke Gubri yang seterusnya ke DPRD Riau untuk minta rekomendasi persetujuan DPRD Riau baru selanjutnya ke Kemendagri. Ditembuskan ke Komisi II DPRD RI serta nantinya ada pembahasan lintas sektoral.
"Setelah itu akan ditindaklanjuti dengan adanya tim yang turun melakukan evaluasi ke lapangan seperti yang terjadi di Inhil Selatan, Inhil Utara, Gunung Sailan pada saat ini apakah sudah layak dimekarkan. Kami berharap nantinya Roteng juga melalui tahapan yang ada hingga peninjauan oleh tim," katanya.
Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi SE MIP dan Hamzah SHI MM menyampaikan, pihaknya menyambut baik kunjungan yang telah dilakukan badan pekerja tersebut.
"Pada prinsipnya secara kelembagaan maka kami akan membawa berkas yang telah diserahkan kepada kami ini untuk dibicarakan lebih lanjut kepada kawan-kawan di DPRD Rohil," katanya.
Ia mengharapkan agar apa yang dilaksanakan badan pekerja bisa berjalan dengan baik sebagaimana sesuatu niat baik yang tentunya akan terwujud dengan baik pula.
"Mudahan berjalan sesuai dengan direncanakannya karena kan tujuan utama adalah untuk mensejahterakan masyarakat," kata Basiran.
Namun secara kelembagaan terangnya ia belum bisa memastikan bagaimana sikap DPRD Rohil terkait dengan wacana pemekaran dan upaya yang telah ditempuh oleh badan pekerja.
Karena terangnya hal itu akan dibicarakan atau disikapi lebih lanjut secara bersama-sama melibatkan setiap dewan yang ada di DPRD Rohil sehingga keputusan yang ada adalah merupakan mufakat atau keputusan bersama.(ifr)
