ROHIL (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) menjalankan peran strategis sesuai dengan fungsi membentuk peraturan daerah/legislasi yang dimiliki. Di mana DPRD menjadi lembaga aktualisasi cerminan kepentingan masyarakat dalam hal membuat peraturan, bersama dengan pemerintah daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Peran penting tersebut terutama berada di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai badan legislasi.
Selanjutnya akan ditopang dengan pembentukan panitia khusus (pansus) yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
Pansus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah tertentu yang berkembang di tengah masyarakat maupun menyikapi kondisi yang diperlukan.
Pada tahun ini terdapat sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda) yang telah diselesaikan oleh DPRD sebagai produk perda dan umumnya kini telah masuk pada tahapan harmonisasi.
Adapun sejumlah produk legislasi tersebut pada tahun ini antara lain lain tentang SOTK, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perusahaan, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta Kabupaten Layak Anak (KLA).
Berikutnya tentang LAMR, tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Keuangan Daerah serta Perubahan Perda Nomor 6 tentang Status Hukum PD BPR.
Dengan keberadaan perda yang dibentuk akan menjadi penopang legal dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Di mana perda menjadi penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi dan ciri khas daerah sehingga diharapkan semakin mengoptimalkan pelaksanaan program yang dijalankan di daerah.(**)
Narasi: ZULFADLI
Foto-foto: DPRD Rohil
