ROKAN HILIR (RIAUPOS.CO) -- Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno AMp mengharapkan agar kode wilayah 14 kepenghuluan dapat segera terbit seiring dengan keberadaan desa yang dipastikan telah memiliki kelengkapan sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan yang berlaku. Di sisi lain tim dari Kemendagri juga telah meninjau langsung kondisi 14 desa atau kepenghuluan yang ada di Rohil tersebut, baru-baru ini.
"Kita harapkan dapat secepatnya disahkan, terkait dengan adanya desa yang belum mendapatkan kode registrasi atau kode wilayah tersebut. Dalam waktu dekat saya yakin dan percaya akan ditandatangani oleh Mendagri," kata Bupati, Rabu (15/1) di Bagansiapiapi.
Ia menerangkan, untuk keberadaan kode desa itu sangat diperlukan pasalnya menjadi bagian dalam hal syarat turunnya program Alokasi Dana Desa (ADD) dari pusat. Informasi yang diperoleh, lanjut Bupati, hal tersebut sudah tidak ada kendala lagi. Dan dirinya juga berangkat, kemarin, guna menghadiri satu pertemuan dengan Gubri. Pada kesempatan itu, bupati akan menanyakan kembali soal perkembangan untuk kode registrasi desa.
"Harapan saya, dan tentunya harapan kita semua agar kodenya segera keluar. Dan tentu berdampak pada adanya ADD sehingga pembangunan di tingkat kepenghuluan dapat lebih maksimal lagi dilaksanakan. Saya harapkan betul dukungan dari semua pihak dan doa agar tidak ada kendala," kata Bupati.
Sebelumnya bupati menerima kunjungan tim dari Kementerian Dalam Negeri yang meninjau sejumlah desa atau kepenghuluan yang belum memiliki kode wilayah. Tim tersebut tiba di Kota Bagan Batu dan disambut di mess Kecamatan Bagan Sinembah, pertengahan Desember 2019.
Kedatangan tim dipimpin Kasubdit Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Dr A Damenta MAg.rer.publ. Tim tersebut dibagi dua dan meninjau secara terpisah.
Tim yang dipimpin Dr A Damenta bersama Bupati, Camat Bagan Sinembah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa H Jasrianto turun ke Kepenghuluan Bagan Batu Barat dan Bakti Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah.
Setelah itu dilanjutkan meninjau Kepenghuluan Jadi Makmur, dan Murini Makmur, Bagan Sinembah. Pada setiap kunjungan dilakukan verifikasi data.
Secara umum kepenghuluan telah memiliki kantor tetap, dalam kondisi yang bagus. Juga terdapat data yang lengkap, seperti pengurus Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep), perangkat RT dan RW, batasan geografis desa, kependudukan, data informasi, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah kepenghuluan. (adv)
