ROKANHILIR (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah telah memutuskan kelanjutan pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina. Namun begitu, perusahaan milik negara tersebut dinilai belum siap menyambut pengelolaan blok minyak terbesar di Sumatera.
Itu terlihat dari minimnya progres yang ada di lapangan saat ini. Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar saat dimintai tanggapan oleh Riau Pos terkait dengan pengelolaan Blok Rokan di Bagansiapiapi, Sabtu (30/11).
"Belum siap. Karena ada 16 item terkait pengelolaan minyak blok rokan ini. Sampai sekarang hanya tiga yang diberikan ke Pertamina," ujar Asri.
Ia juga menyoroti soal aset-aset dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang akan diserahkan ke pemerintah. Menurut dia ada yang kondisinya buruk. Seperti kebocoran pipa aliran minyak.
Artinya, lanjut dia, pipa yang membentang sepanjang Rohil hingga Dumai perlu dievaluasi. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika Pertamina cuek dengan hal ini, maka saat masuk mengelola Pertamina diyakini tidak akan pernah mendapatkan lifting minyak sebagaimana yang diharapkan.
"Ingat, tahun 1990-an. Lifting minyak Riau mencapai 1juta barel perhari. Tapi saat ini untuk sehari itu hanya 190 ribu barel. Semakin hari semakin kecil. Kita harus berjuang bersama tentunya pemerintah kedepan seperti pemda Rohil harus betul-betul memperjuangkan hal ini. Ini adalah hak masyarakat Rohil bagaimana pemimpinnya bersama rakyat merebut Blok Rokan," imbuh Asri.
Ia memberikan contoh pada pengelolaan dalam perjuangan putra daerah Riau untuk CPP Blok yang akhirnya berbuah dengan pengelolaan oleh daerah.
"Hal ini harus bersama-sama, kalau betul berjuang maka tentunya bisa dilakukan," tambah dia.
Sebelumnya, pihak Pertamina Hulu Energi (PHE) Siak pernah melaksanakan sosialisasi untuk pengeboran 8 sumur pengembangan di Batang, Rohil pada 2019. Jumlah itu merupakan bagian awal dari total 30 sumur yang akan dilakukan secara bertahap.(fad)
