Selain itu, Gubri juga menyampaikan terkait wacana penghapusan tenaga honorer. Di mana untuk di lingkungan Pemprov Riau saat ini terdapat 19 ribu lebih tenaga honorer. Pihaknya berharap para tenaga honorer tersebut bisa diangkat menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau CPNS.
"Daerah tentunya masih sangat memerlukan tenaga honorer karena itu kami meminta agar kebijakan penghapusan tenaga honorer bisa dipertimbangkan lagi," ujarnya.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan bahwa persoalan harga sawit ini menjadi konsen seluruh gubernur yang wilayahnya merupakan penghasil kelapa sawit. "Harga komoditas sawit saat ini sangat memprihatikan. Kalau ini tidak betul-betul dicarikan solusi dari pusat dan rakor ini maka saya khawatir akan menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat," kata Rohidin.
Tidak jauh berbeda dengan Riau, pabrik kelapa sawit (PKS) di Bengkulu juga banyak yang terancam tutup. "Saya nggak bisa membayangkan bagaimana nanti reaksi masyarakat kalau harga sawit semakin turun dan PKS terancam tutup. Masyarakat akan menganggap gubernur, bupati dan wali kota yang di garda terdepan ini tidak mampu menyelesaikan masalah," jelasnya.
Sedangkan berdasarkan pengamatan, hancurnya harga sawit ini bermula dari krisisnya minyak goreng di Indonesia. Hingga berujung pada pelarangan ekspor CPO oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun, pelarangan ekspor tersebut tak serta merta menurunkan harga minyak goreng di pasaran.
Lantas, setelah pelarangan ekspor CPO tersebut dicabut, nyatanya harga kelapa sawit justru semakin tergerus. "Kira-kira solusinya apa untuk kita pikirkan dalam waktu cepat. Sebab masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya ke perkebunan sawit ini banyak. Ini dampaknya akan luas," jelasnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, pihaknya banyak mendapatkan berbagai masukan dan aspirasi dari para gubernur se-Sumatera dalam rapat koordinasi tersebut.
"Banyak yang disampaikan. Soal infrastruktur, pertanian, perikanan, perhutanan, dan lainnya. Dari beberapa poin yang disampaikan, persoalan harga sawit dan konektivitas jalan tol menjadi hal yang paling penting untuk ditindaklanjuti dan dengan support pembiayaan dari pusat dan daerah," katanya.
Karena itu, usai pertemuan tersebut, pihaknya akan memfasilitasi para gubernur untuk melakukan pertemuan dengan para menteri terkait. Hal tersebut agar keluhan yang ada dapat segera ditanggapi.
"Saya minta ditunjuk koordinator para gubernur se-Sumatera ini. Akan kami fasilitasi untuk ketemu kementerian terkait agar apa yang menjadi keluhan dapat segera direspons dan dicarikan solusinya," ujarnya.(das)
Laporan: SOLEH SAPUTA (Pekanbaru)
