RENGAT (RIAUPOS.CO) - Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dan perwakilan masyarakat Talang Mamak serta perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, kecewa. Pasalnya melalui rapat terakhir, Pemerintah Kabupaten Inhu tidak memberikan jawaban yang puas tentang pengakuan masyarakat adat Talang Mamak di daerah itu.
Ketua AMAN Kabupaten Inhu, Gilung mengungkapkan kekecewaannya. “Saya kecewa kepada Pemkab Inhu, saya tidak pernah makan uang politik,” tegasnya.
Rapat pengakuan adat Talang Mamak, terakhir dilaksanakan di lantai empat Kantor Bupati Inhu dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu Ir H Hendrizal MSi pada, Senin (28/1). Di mana senjak dibentuk pada Januari 2018, panitia dinilai tidak efektif dan akan berakibat buntunya pengakuan masyarakat adat Talang Mamak di Kabupaten Inhu melalui SK Bupati Inhu.
Sesuai agenda, rapat evaluasi kerja kepanitiaan yang sudah setahun dibentuk Pemkab Inhu berkenaan dengan pengakuan masyarakat adat Talang Mamak tersebut. Dari masing-masing pimpinan OPD menyampaikan pendapat seputar program pelayanan yang berjalan terkhususnya bagi masyarakat Talang Mamak. Namun saat penyampaian oleh perwakilan OPD, tidak satupun menjawab soal kerja panitia tersebut. Alasan lain, hingga saat ini terdapat perpecahan antar kubu tokoh adat masyarakat Talang Mamak.
Menanggapi penjelasan dari perwakilan OPD, Andi salah satu perwakilan rapat menanyakan laporan kerja panitia yang tidak pernah dilaporkan selama setahun. Selain itu, Pemkab juga dipertanyakan soal upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pemkab Inhu untuk melindungi wilayah adat sekaligus tanah milik negara yang dijarah oleh perusahaan perkebunan.
Menjawab hal ini, Sekda Inhu menjawab bahwa pihaknya selalu melaporkan kerja panitia dan juga sudah melaporkan perambahan kawasan yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke pihak Provinsi.(ksm)
(Laporan KASMEDI, Rengat)
