JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad melemparkan kritik terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia selama sebulan terakhir ini. Menurutnya, negara-negara di dunia tak ada yang berani memprotes Indonesia terkait karhutla ini.
"Dunia tak bisa menekan Indonesia. Padahal kebakaran hutan ini berimbas ke negeri kami," ungkap Mahathir di sela-sela menghadiri dialog antar pemimpin negara, World Leaders Form di Columbia University, New York, seperti dilansir dari New Strait Times, Jumat (27/9/2019) lalu.
Terkait penanganan karhutla ini, Mahathir juga membandingkan kebakaran hutan di Indonesia dengan kebakaran hutan di Amazon, Brazil.
"Presiden Brazil yang baru tak mempermasalahkan pembakaran hutan untuk pertanian dan tak ada yang bisa menghentikannya. Saya pikir, sistem dunia saat ini, tidak mengizinkan kita untuk mencampuri urusan dalam negeri di negara lain," ungkapnya.
Pernyataan Mahathir ini merupakan dari respon pertanyaan terkait, apakah ada sanksi ekonomi atau sorotan komunitas internasional yang bertentangan dengan Indonesia dalam mengatasi masalah asap.
"Anda bisa menyalahkan Indonesia juga mengkritik mereka, tapi kebakaran itu akan tetap dan selalu ada," ujarnya.
Sementara itu, terkait masalah iklim dan dampak kebakaran hutan di Indonesia yang berimbas ke dua negara tetangga, Gubernur Bank Sentral Malaysia, Nor Shamsiah Mohamad Yunus mewajibkan seluruh perbankan di Malaysia untuk membuat pemaparan dan laporan terhadap risiko iklim. Paparan ini nantinya akan dikumpulkan dan digunakan untuk menetapkan standar peraturan ekonomi di Asia Tenggara.
Permintaan paparan risiko iklim ini, didasarkan atau bencana kabut asap yang terjadi baru-baru ini di Malaysia, juga di Singapura dan Indonesia akibat pembakaran hutan dan lahan menjadi pengingat betapa beratnya tantangan lingkungan yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara.
"Ini menghadirkan masalah ekonomi utama. Tentu saja berimplikasi langsung pada stabilitas keuangan kawasan. Karena alasan inilah, BNM bersama dengan bank sentral lainnya di dunia, kami wajib memberikan perhatian serius pada risiko iklim ini," ujar Nor Shamsiah Mohamad Yunus dalam pidatonya di Konferensi Regional tentang perubahan iklim di Kuala Lumpur, kemarin.
Terkait hal ini, Nor menyebutkan, persyaratan pelaporan baru untuk lembaga keuangan akan dimulai setelah mereka menyelesaikan klasifikasi aset hijau bersama Komisi Sekuritas Malaysia dan Bank Dunia.
"Kerangka kerja ini bertujuan mendukung keputusan dan analisis informasi tentang paparan risiko iklim dalam kegiatan pengumpulan dana, pinjaman dan investasi," ungkapnya.
"Informasi yang dikumpulkan melalui proses ini akan digunakan oleh bank untuk mempertimbangkan perubahan pada standar kehati-hatian, untuk lebih mencerminkan risiko dari paparan terkait iklim," tambahnya.
Nor menyebutkan, hal ini berlaku bukan hanya untuk bank saja, melainkan juga perusahaan asuransi, modal ventura hingga perusahaan ekuitas swasta.
Sementara itu, CIMB Group Holdings Bhd, pemberi pinjaman terbesar kedua di Malaysia berdasarkan aset, pekan ini bergabung dengan koalisi dari 130 bank di seluruh dunia, yang mewakili lebih dari 47 triliun dolar Amerika dalam aset, berkomitmen menyelaraskan bisnis mereka dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB dan Kesepakatan Paris tentang Iklim Perubahan.
Dengan hal ini, CIMB menjadi satu-satunya perbankan dari Asia Tenggara yang menyusun prinsip-prinsip sebagai perbankan yang bertanggung jawab di bawah Inisiatif Keuangan Program Lingkungan AS.
Sumber : Batampos.co.id
Editor : Rinaldi
