PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) - Mengetahui kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di pengujung tahun usai libur nasional, Bupati Pelalawan HM Harris melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah kantor, Rabu (26/12). Dalam sidak tersebut orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan merasa kecewa, dimana masih ada pegawai yang membolos atau tidak hadir.
Pantauan Riau Pos di lapangan, usai libur nasional dua hari sebelumnya, Pemkab Pelalawan melakukan sidak tingkat kehadiran para pegawai. Dan dalam peninjauan tersebut, Bupati Pelalawan HM Harris melakukan sidak di empat instansi yakni Dinas Kesehatan, RSUD Selasih, Disdukcapil dan Sekretariat Daerah kantor Bupati Pelalawan. Dalam Peninjauan, masih terdapat pegawai yang tidak hadir. Inspeksi mendadak membuat Bupati Pelalawan kecewa dan marah.
Kepada Riau Pos Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan, masih juga didapatkan pegawai yang memperpanjang libur, dimana dalam sidak untuk Dinas Kesehatan jumlah pegawai 104 orang dan tidak hadir sebanyak 16 orang. Di RSUD Selasih jumlah pegawai 65 orang dan yang alpa 14 orang, Disdukcapil jumlah pegawai 86 dan alpa 6 orang serta Sekretariat Daerah kantor Bupati Pelalawan, ada 3 kepala bagian yang tidak hadir.
“ Ya hasil tinjuan sidak yang digelar, saya menemukan masih ada pimpinan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Bagian (Kabag) yang tidak menunjukkan kedisiplinan kepada bawahannya karena abesen atau mangkir hadir kerja. Tentunya dengan ketidakhadiran para pimpinan OPD ini, maka kita menilai pimpinan tersebut memiliki kinerja yang tidak baik atau pemalas dan harus diberikan sanksi. Sehingga saya telah menginstruksikan kepada Sekdakab, Baperjakat serta BKD Pelalawan agar para Kepala OPD yang memiliki kinerja tidak baik untuk segera di nonjobkan serta pemberian sanksi lainnya,” ujarnya.
Disinggung terkait tidak optimalnya sanksi pemotongan TPP terhadap pegawai yang masih kedapatan alpa, Bupati Pelalawan dua periode ini menambahkan, pihaknya harus melihat terlebih dahulu alasan ketidakhadiran para ASN tersebut.
“ Ya, kalau alasannya tidak hadir masuk akal, maka sanksi pemotongan TPP ini akan kita berikan toleransi meski sanksi lainnya seperti dijemur di halaman kantor Bupati hingga siang hari, tetap akan kita berikan. Hal ini kita lakukan agar dapat menanamkan dan membudayakan kesadaran disiplin para ASN untuk meningkatkan kinerja,” tegasnya.
‘’Apalagi jauh-jauh hari kita telah melakukan penilaian terhadap kinerja para ASN ini. Sehingga dalam pelaksanaan mutasi nantinya, akan menentukan nasib penempatan jabatan para ASN tersebut. Artinya, jika kinerjanya baik, tentunya akan kita berikan reward. Begitu juga sebaliknya, jika malas kita berikan sanksi atau punishment. Jadi, sekali lagi saya meminta dengan tegas kepada para ASN agar dapat terus meningkatkan kinerjanya,” tutupnya.(zed)
(Laporan Muhammad Amin, Pangkalankerinci)
