(RIAUPOS.CO) -- SEBAGAI daerah kepulauan, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sekitar 81 ribu Km pantai. Beberapa persen di antaranya kini rusak parah dan berdampak terhadap ancaman abrasi. Salah satunya terdapat di Pulau Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Puluhan kilometer daratan pulau tersebut kini amblas dan tenggelam dikikis atas besarnya ombak pesisir Selat Melaka.
Dari data yang dihimpun di lapangan, Pulau Rangsang juga telah ditetapkan sebagai salah satu pulau dari 111 total pulau kecil terluar oleh pemerintah pusat. Penetapan keputusan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017 lalu.
Dari data yang dihimpun, khusus di Pulau Rangsang saja seluas 73,47 Km daratan yang telah tenggelam. Sementara laju abrasi (pengikisan) tidak kurang dari 13,18 hektare pertahun. Dan bencana itu tidak hanya terjadi di Pulau Rangsang saja, abrasi juga mengancam beberapa pulau lain di Meranti, tepatnya di Pulau Merbau, Pulau Padang dan Pulau Tebingtinggi.
Parahnya jika ditotalkan jumlah luas daratan yang tergerus abrasi di Kepulauan Meranti tidak kurang dari 106,87 Km. Data itu hasil pendataan yang dilakukan oleh Bidang Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti belum lama ini.
Walaupun demikian hingga saat ini dampak dari abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti belum teratasi secara maksimal. Bermacam upaya dan langkah dalam meminimalisir bencana tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat.
Mulai dari penanaman jutaan batang mangrove, membuat turap dari batang nibung, hingga membangun batu bronjong (pemecah ombak) telah dilakukan. Dengan besarnya dampak abrasi, dan minimnya kemampuan anggaran, tampaknya upaya tersebut masih terlihat sia-sia.
Alhasil, dari bencana itu timbulah dampak sosial budaya yang hilangnya fasilitas sosial. Sementara untuk dampak ekonomi, rusaknya kebun dan sirnanya lahan dan permukiman masyarakat.
Selain itu menurut kajian Pemda Meranti abrasi juga berdampak atas berkurangnya panjang garis pantai, dan intrusi air laut hingga rusaknya ekosistem magrove.
Walaupun demikian Pemda Meranti dinilai pantang menyerah dalam mempertahankan pulau pulau terkait. Sejak Meranti mekar menjadi sebuah kabupaten bungsu di Provinsi Riau, mereka terus lakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengatasi hal tersebut.
"Setiap tahun kami tak pakai muak berkordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengatasi abrasi di Meranti. Usulan pun tiap tahun kami masukkan ke pemerintah pusat. Pasalnya jika berharap ke APBD tidak bisa mengcover. Kemampuan kita kecil," ungkap Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Efialdi, Rabu (26/6) siang.
"Dari naskah yang kami susun saat melibatkan berbagai pihak, dalam penanggulangan abrasi di Meranti dibutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp3,6 triliun dengan sistem Hybrid Engineering untuk mitigasi abrasi seluruh pesisir pantai di Meranti," ungkapnya.
Namun untuk 2019 ini menurutnya penanggulangan abrasi di Meranti tampaknya telah ditanggapi oleh Pemerintah Pusat.
Kabar itu dibeberkannya berdadasarkan informasi yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI dalam percepatan pemulihan kawasan pesisir di pulau-pulau perbatasan dengan Malaysia di Wilayah Provinsi Riau. Terkhusus di untuk Pulau Rangsang.
Seperti baru-baru ini disebutkannya Tim Kemenko Polhukam telah mengunjungi Pulau Rangsang, Kepulauan Meranti. Tim dari Pemerintah pusat tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjend. TNI Yasid Sulistya.
Rombongan melakukan kunjungan ke pulau terluar tepatnya di Kecamatan Rangsang (Pulau Rangsang). Kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi abrasi, untuk mencari solusi penyelesaian di Kemenko Polhukam berkoordinasi dengan Kementrian terkait, Rabu (19/6) lalu.
Kepada Yasid Sulistya, Wakil Bupati H Said Hasyim sangat berharap dukungan dari pemerintan pusat terutama Kemenko Polhukam untuk membangun Pulau Terluar di Meranti agar keluar dari kondisi Desa tertinggal dan ancaman abrasi.
Diceritakan Wakil Bupati H Said Hasyim, dulunya Kecamatan Rangsang merupakan daerah yang makmur, karena menjadi salah satu pusat perdagangan, saking majunya banyak dihuni oleh berbagai pendatang dari berbagai daerah di nusantara yang hidup rukun dan damai.
Namun saat ini kehidupan masyarakat cukup memprihatinkan meski berada di daerah perbatasan namun kondisi masyarakat jauh tertinggal dibanding negara tetangga Singapura dan Malaysia. "Potensi sumber daya alam sangat besar namun kehidupan masyarakat masih miskin, untuk itu perlu pembenahan wilayah tata ruang. Terlebih dampak abrasi," ujarnya.
Menurut Wabup kondisi masyarakat yang miskin juga akan berpengaruh pada pertahanan negara. "Yang terpenting bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sebab kalau masyarakat miskin maka akan berdampak pada pertahanan negara," ujar Wabup.
Setelah mendengarkan semua masukan dan usulan, Yasid Sulistya melalui Anggota Tim Kemenko Polhukam Kolonel Sugeng mengatakan pihaknya akan berupaya membantu membangun pulau terluar di Meranti yang menjadi beranda terdepan NKRI.
"Ya kita akan berupaya membantu menuntaskan berbagai masalah yang terjadi, sesuai dengan tugasnya Kemenko Polhukam yang membawahi 19 Kementerian akan berkoordinasi dengan Kementrian terkait agar program yang ada dapat dilaksanakan di Meranti," ujar Sugeng.
Setelah kunjungan itu berlangsung, seperti dikutip dari sejumlah media online nasional, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melaksanakan rapat koordinasi di kantornya. Rapat tersebut membahas percepatan pemulihan kawasan pesisir di pulau-pulau perbatasan dengan Malaysia di wilayah Provinsi Riau.
Dalam pembahasan tersebut tema utama yang disinggung terkait abrasi yang terjadi di sejumlah pulau di kawasan Provinsi Riau, terutama di Pulau Rangsang. "Ada tadi pulau yang abrasi. Parah sudah itu di provinsi Riau, Riau daratan, pulau Bengkalis, Pulau Rangsang," kata dia di Jakarta, Jumat (21/6) .
Keputusan rakor, lanjut Luhut adalah membentuk tim khusus untuk melakukan kajian. Tim yang menyertakan kalangan akademisi ini diharapkan dapat memberikan laporan lengkap serta solusi dari masalah abrasi. "Sekarang kita langsung tim saya minta studi secara komprehensif bersama IPB dan beberapa universitas lain," jelas dia.
Setelah tim selesai melakukan kajian, barulah ditentukan langkah selanjutnya untuk mengatasi persoalan tersebut. "Ya tergantung studinya nanti. Studi dilakukan komprehensif, kita tanggal 15 Juli 2019 ketemu lagi untuk dengar laporan mereka. Baru nanti kita buat program nya apa," tandasnya.(adv)
