PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - BKKBN Perwakilan Riau bekerja sama dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berkolaborasi dan bersinergisitas dalam mencegah stunting. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang dilakukan BKKBN RI dengan Tanoto Foundation.
"Kami tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu dukungan termasuk dari perusahaan dan organisasi. Alhamdulillah kita bisa melakukan perjanjian kerja sama hari ini (kemarin, red)," kata Kepala Perwakilan BKKBN Riau Dra Mardalena Wati Yulia MSi usai membuka acara Orientasi Pemuktahiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 Provinsi Riau di Hotel Grand Central, Kamis (25/8).
Hadir dalam acara tersebut Program Provincial Lead Tanoto Foundation Dedi Triadi, Health Program Coorninator RAPP Purwowidi Astanto, Operation Manajer CD-CSR RAPP Sundari Berlian dan perwakilan Dinas DP3AP2KB Riau dan BKB se-Riau.
Ditambahkan Mardalena, dalam kerja sama ini pihaknya akan meningkatkan SDM yang diarahkan dengan tim pendamping keluarga di empat kabupaten, seperti Siak, Pelalawan, Kampar dan Kepulauan Meranti.
Selain itu, Mardalena juga menjelaskan, mulai 1 September akan dilakukan uji coba pemuktahiran data. Di mana awalnya 518.291 keluarga, namun karena ada tambahan dana, maka ditambah menjadi 1.027.281 keluarga. Berarti tambah dua kali lipat.
"Ini karena kita dapat tambahan dana dan harus kita lakukan, karena 1 September harus mulai bekali pengelola kabupaten/kota dan BKB di lapangan," ujar Mardalena.
Disebutkannya, karena itu merupakan pemuktahiran data, berarti ada data yang tahun lalu harus dimuktahirkan atau pembaharui dan validasi. Bisa saja dulu istrinya hamil, sekarang sudah melahirkan. Ini tentu ada perubahan data.
"Karena pada 2021 cakupannya belum 100 persen. Artinya, masih ada keluarga yang belum masuk data base kita dan ini kita jemput kembali, sehingga tahun ini bisa didata.nSehingga diharapkan keluarga di Provinsi Riau minimal 6 bulan dia bertempat tinggal dan tinggal di tempat satu daerah itu 6 bulan masuk dalam sasaran pendataan kita. Karena sasaran kita keluarga," ujarnya.
Nah, katanya dengan terbitnya Inpres Nomor 4/2022 karena untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim data yang dipakai adalah data BKKBN, maka validasi dengan cara menjemput, sehingga mereka bisa mendapatkan intervensi. Sehingga dari data nanti itu akan didapat data keluarga berisiko stunting. Jadi ini data awal dan data validasi.(eca)
