TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi, menggelar aksi demontrasi dengan mendatangi Kantor DPRD Indragiri Hilir (Inhil), Rabu (25/4) siang.

Kedatangan mahasiswa mendesak agar DPRD bersama pemerintah mengambil langkah konkrit, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap perbaikan harga jual kelapa rakyat.

Aksi unjuk rasa yang dikawal ketat anggota Satpol PP dan personel kepolisian itu sempat terjadi saling dorong, karena massa aksi memaksa masuk untuk menduduki gedung DPRD Inhil yang terletak di Jalan Subrantas Tembilahan ini.

Saat itu terjadi negosiasi antara perwakilan mahasiwa dan unsur pimpinan DPRD. Akhirnya para mahasiswa dipersilakan untuk masuk ke ruang Banggar). Belum semuanya masuk, kalangan mahasiswa kembali bergerak untuk masuk ke ruang paripurna.

Keinginan mahasiswa itu juga tidak mulus, sehingga kembali terjadi negosiasi. Negosiasi kedua ini terbilang cukup lama, sampai akhirnya ada titik terang yang mengizinkan mereka masuk ke ruangan sidang paripurna untuk melakukan sidang rakyat.

Di dalam ruangan itu para masa duduk di lantai, demikian pula Pjs Bupati Inhil H Rudyanto, Wakil Ketua DPRD H Mariyanto, Syahruddin, dan para anggota DPRD, Herwanissitas, HM Yusuf Sid, Asnawi dan beberapa orang lainnya.

Saat itu perwakikan mahasiwa Unisi M Husaini, meminta pemerintah dan DPRD segera mengambil tindakan untuk menaikkan harga kelapa selambat-lambatnya sebelum Ramadan atau pertengahan Mei 2018 mendatang.

Turunnya harga jual kelapa beberapa waktu belakangan ini menurut mahasiswa jelas sangat menyengsarakan petani kelapa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah bertindak untuk mengambil kebijakan agar harga kelapa kembali naik.

Mendengar penyataan perwakilan aksi masa itu, Pjs Bupati Inhil H Rudyanto menjelakan naik turunya harga jual kelapa karena pengaruh hukum pasar. Kondisi ini tidak bisa diatur oleh pemerintah. Apalagi jika negara-negara pembeli kelapa sedang panen.

“Tempat kita mengekspor kelapa saat ini sedang kebanjiran buah kelapa. Demikian pula PT Pulau Sambu yang hari ini memiliki kurang lebih 20 juta butir kelapa,” jelas Pjs Bupati.

Walau demikian, menurut Rudyanto, PT Pulau Sambu masih membeli kelapa senilai Rp1.700 per butir. Dalam mengatasi harga kelapa, Pemkab Inhil sendiri sudah membuat tiga Perda yang berkaitan terhadap kelapa.

Di antaranya, Perda tentang SRG, BMUD dan Tata Niaga Kelapa. Jika Perda itu selesai, korelasinya dapat menjadi benteng jika harga kelapa anjlok. Itulah bentuk perhatian pemerintah di bidang harga, di samping yang lainnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil H Mariyanto. Saat ini harga kelapa ditentukan oleh Thailand dan Malaysia. Artinya jika musim panen saat ini, mereka jelas lebih mementingkan produk lokal mereka.

“Kalau secara pribadi saya sangat ingin harga kelapa naik dan stabil di harga yang diharapkan. Tapi kita tak bisa mengintervensi negara-negara tersebu,” katanya.(ind)