PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Jumat (24/11). Pertemuan yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit tersebut membahas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2024.
Usai pertemuan, Plt Gubri mengatakan, melalui pertemuan itu pihaknya berharap agar penggunaan APBD Riau 2024 disusun dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat di Provinsi Riau, sehingga semakin banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari anggaran yang telah ditetapkan.
Ia mangharapkan, kegiatan di APBD 2024 ini dapat memprioritaskan sektor ketahanan pangan, tanpa mengesampingkan skala prioritas lainnya, seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
"Titik berat kita ke depan di sektor pertanian. Kenapa itu perlu dilakukan, karena data yang ada, dari 6,7 juta penduduk Riau kemampuan kita secara interen menyiapkan ketahanan pangan itu hanya 25 persen. Bahkan setiap tahunnya cenderung berkurang. Sedangkan 75 persen lainnya itu didatangkan dari provinsi lain seperti Sumbar, Sumut, Lampung dan lainnya," katanya.
Melihat situasi global perang di beberapa negara, seperti perang di Ukraina dan Gaza, Edy Natar khawatir suatu saat terjadi krisis pangan dunia dan merembet ke Indonesia.
"Jangankan situasi krisis pangan, putus saja jalan lintas Riau-Sumbar dua atau tiga hari, kita sudah kelimpungan. Kondisi itu lah yang harus kita pikiran ke depan, mana skala prioritas kita. Kalau menurut saya skala prioritas itu di mana kita menyiapkan ketahanan pangan sedikit demi sedikit. Siapapun itu nanti yang akan memimpin Riau. Kalau itu dilakukan secara sinergi, maka In Sya Allah ke depan Riau akan semakin baik," sebutnya.
Meski demikian, lanjut Edy Nasution, skala prioritas lainnya juga tidak boleh diabaikan. Seperti infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan.
"Karena skala prioritas itu juga perlu penanganan, baik itu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Tapi di samping itu, masalah ketahanan pangan juga harus diprioritaskan," ujarnya.
Menurutnya ada tujuh konsep pembangunan Riau dalam membangun Negeri Lancang Kuning lebih baik di masa yang akan datang serta berorientasi kepada masyarakat. Adapun tujuh konsep pembangunan Riau tersebut di antaranya sektor pangan dan pertanian, layanan kesehatan, rumah layak huni, pendidikan dan pelatihan, lapangan pekerjaan dan ekonomi kerakyatan, infrastruktur untuk kemajuan ekonomi, serta kehidupan masyarakat Melayu yang agamis," katanya.
Menurutnya, tujuh konsep pembangunan tersebut saling memiliki keterkaitan dan saling berurutan, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.
"Urut-urutan ketika kita membawa manusia ini, pertama kenyangkan dulu perutnya (pangan dan pertanian), sehatkan badannya (layanan kesehatan), tenangkan pikirannya (rumah layak huni), berikan pembekalan untuk dia bisa melakukan sesuatu atau berproduksi (pendidikan dan pelatihan), bimbing dia untuk melakukan sesuatu (lapangan pekerjaan), sehingga nanti barulah bisa kita ajak berproses atau menghasilkan sesuatu," jelas Plt Gubri.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Edy Nasution meminta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau saling bersinergi dan bergandengan tangan, sehingga rencana besar tersebut bisa terealisasi dengan baik.
"Kalau kita berbicara itu harus ada urut-urutannya, bukan hanya sekedar loncat sana loncat sini. Untuk itulah diperlukan sinergisitas (baik internal di OPD maupun dengan OPD lainnya) agar apa yang diharapkan bisa terwujud," pungkasnya.(sol)
