SIAK (RIAUPOS.CO) - RAPAT paripurna pandangan fraksi terhadap usulan penyampaian nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Siak 2019 digelar, Rabu (24/10) sore. Dengan total usulan Rp1,7 triliun Pemkab Siak optimis dapat terwujud, namun hampir seluruh fraksi di DPRD Siak menyoroti kinerja OPD Pemkab Siak agar lebih serius dalam menggarap pendapatan asli daerah.
Dihadiri langsung Sekdakab Siak H T Said Hamzah serta beberapa OPD, rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Siak Indra Gunawan dan dihadiri 20 plus 1 anggota dari total 40 anggota DPRD Siak. Pandangan fraksi terhadap penyampaian nota keuanggan RAPBD 2019 berjalan lancar.
Menurut juru bicara Fraksi PDIP Marudut Pakpahan dalam penyampaiannya, Ia meminta Pemkab menjelaskan target pendapatan agar usulan anggaran benar-benar realistis dan transparan. Kemudian Ia juga mengingatkan agar perlu digali lagi optimalisasi pengelolaan perusahaan daerah sebagai salah satu penyumbang PAD.
“Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber PAD, dana bagi hasil juga, SDA yang sering terhambat, perluasan basis dan jenis pendapatan harus dikelola secara optimal,” ungkapnya.
Kemudian ia menerangkan, mengenai pajak dan retribusi pemanfaatan teknologi informasi, perubahan Perda pajak agar benar-benar dapat bermanfaat bagi pemasukan daerah hingga investasi swasta yang belum memperlihatkan tren positif menurut Marudut perlu dibenahi. Demikian pula ketaatan wajib pajak yang masih rendah.
“Usaha yang potensial pajak dan retribusi daerah belum memiliki legalitas usaha, untuk itu Pemkab harus menyiapkan regulasi yang jelas. Pemkab harus lebih serius gali potensi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Siak H T Said Hamzah usai rapat mengungkapkan, pihaknya sudah mencatat seluruh masukan dari penyampaian fraksi-fraksi untuk dirangkum dan dijawab dalam paripurna lanjutan. Dalam penyampaian APBD, dijelaskannya pendapatan diestimasikan sekitar Rp1,8 triliun dengan belanja Rp1,7 triliun untuk pagu RAPBD 2018. “Belanja tidak langsung Rp900 miliar lebih dan belanja langsung Rp800 miliar lebih. Insya Allah target kita Rp1,7 triliun, ini akan terealisasi untuk APBD 2019,” ungkap Sekda.
Dijelaskannya perihal tanggapan fraksi, memang dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer maupun dana bagi hasil provinsi, penganggarannya perlu benar-benar disusun secara lebih rasional. Kemudian Ia menganggapi beberapa masalah pendapatan menurun juga tentu akan lebih dioptimallkan.
“Air permukaan misalnya, memang 2018 ini ditarget tapi tidak terasionalisasi. Mudah-mudahan hasil rapat di pusat memperjuangkan air bawah tanah bisa dikembalikan lagi, karena sebelumnya di nolkan pusat. Itu salah satu yang disorot kawan-kawan fraksi,” tegasnya.
Pemkab jelasnya tetap berkomitmen mendongkrak PAD secara lebih optimal. Keseluruhan pandangan fraksi jelas Sekda akan dirangkum untuk kemudian diberikan jawaban menyeluruh dalam rapat paripurna lanjutan.(adv)
