KEPULAUAN MERANTI

Pengesahan RAPBD Batal Jadi Kado HUT Meranti

Riau | Senin, 21 Desember 2015 - 10:15 WIB

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 yang rencananya akan menjadi kado Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Kabupaten Kepulauan Meranti batal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahkan pihak DPRD yang telah menjadwalkan pengesahan APBD 2016, Jumat (18/12), namun gagal dilakukan. Hal itu karena di internal pemkab terus menyelesaikan sinkronisasi anggaran di masing-masing SKPD.

Usai paripurna peringatan hari jadi Kepulauan Meranti, Sabtu (19/12) di aula gedung DPRD, Pj Bupati Kepulauan Meranti Edy Kusdarwanto menyebutkan, bahwa kado tersebut diundur diberikan kepada seluruh masyarakat. Ia menargetkan lagi, Senin (21/12) nanti pengesahan itu bisa dilakukan. “Makanya, pembahasan ini selalu kami gesa. Silakan lihat saat ini TAPD masih terus bekerja. Paling tidak, Senin (21/12) ini APBD bisa disahkan,” kata Edy.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Edy Kusdarwanto mengatakan, kepala daerah dan anggota DPRD terancam tidak akan menerima gaji jika pembahasan RAPBD 2016 belum disahkan hingga akhir tahun. “Jika sampai 31 Desember ada daerah yang tak juga menetapkan Raperda APBD, sanksinya jelas yakni tidak diberikan hak-hak keuangannya selama enam bulan,” kata Edy.

Hak-hak keuangan yang melekat kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota DPRD itu menyangkut gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain-lain. Ini berlaku untuk daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Menurut Edy, aturan tegas ini tercantum di dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Fauzi Hasan, Sabtu (19/12) menambahkan, akibat penurunan anggaran dari pusat, seluruh satuan perangkat daerah (SKPD) harus menyusun ulang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun akibat rasionalisasi anggaran akibat turunnya dana perimbangan dari pusat ke daerah membuat SKPD harus mengurangi anggarannya masing-masing.

“Sebelumnya APBD Meranti pada 2015 mencapai Rp1,6 triliun, namun kali ini menurun dan hanya mencapai Rp1,22 triliun. Makanya SKPD yang biasa mengelola anggaran besar menjadi sedikit, makanya perlu penyesauaian,” ujar Fauzi.









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook