(RIAUPOS.CO) -- Dalam arahannya, Bupati Siak Alfedri menyebut seiring terjadinya perubahan kebijakan nasional dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 86/2017, turut mempengaruhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak 2016-2021. Penyesuaian pun dilakukan setelah sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12/2016.
Disampaikan Bupati Siak saat membuka secara resmi pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Siak 2016-2021 di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Senin pagi (17/6).
Tak hanya itu, menurut Alfedri hal lain yang mendasari perlunya dilaksanakan perubahan RPJMD adalah penyesuaian struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah.
“Khususnya pada RSUD Tengku Rafi’an yang sebelumnya merupakan Perangkat Daerah berubah menjadi UPTD pada Dinas Kesehatan, dan rencana penggabungan Sekretariat KORPRI ke BKPSDM,” ungkapnya.
Karena perubahan struktur organisasi tersebut, dokumen RPJMD yang telah ditetapkan juga harus dilakukan perubahan dengan tetap mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dikatakannya, Musrenbang Perubahan RPJMD merupakan suatu tuntutan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Amanah UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Saat ini Pemerintah Kabupaten Siak sedang melakukan penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Siak 2016-2021, Pemkab Siak berkomitmen untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang transparan, akuntabel, terarah dan tanggap terhadap perubahan,” jelas pemimpin Negeri Istana itu.
Untuk itu Musrenbang RPJMD yang dilakukan tersebut kata dia bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
“Dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah, perlu dilakukan penajaman dan penyelarasan terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja daerah serta target capaian setiap tahunnya. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pengurangan jumlah program, di mana sebelum perubahan terdapat 184 program akan dirubah menjadi 174 program untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang kita miliki,” kata Alfedri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional maupun RPJM Provinsi, serta memuat strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, program pembangunan daerah, program Perangkat Daerah, kerangka pendanaan pembangunan yang bersifat indikatif serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Agar perubahan RPJMD Kabupaten Siak 2016-2021 terlaksana dengan baik, Alfedri dalam kesempatan itu mengimbau jajarannya untuk memperhatikan beberapa poin arahan, di antaranya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahannya.
Kompilasikan data perencanaan dengan baik dan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
‘’Misalnya dengan menelaah RTRW dan RTRW kabupaten/kota tetangga, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam penelaahan rencana pola ruang. Analisis pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan ke depan dan isu strategis dengan tepat,” pintanya.
Namun demikian, ia juga meminta perumusan penjelasan visi misi perlu terus dikembangkan sesuai dengan prinsip pembangunan daerah agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat dijabarkan secara efektif, serta menyinergikan dengan kebijakan perencanaan provinsi maupun pusat.
“Penyusunan RPJMD harus dapat memberikan gambaran secara jelas visi, misi, tujuan, sasaran strategi serta arah kebijakan pembangunan yang telah kami janjikan kepada masyarakat. Titik kritis dalam penyusunan RPJMD ini adalah bagaimana mendorong terbangunnya keserasian terkait proses, konteks, dan konten dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut,” bebernya.
Terkait Perubahan RPJMD 2016-2021, Alfedri juga menyebutkan hal penting dan strategis dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Siak 2005-2025 dalam RPJPD yaitu spirit menjadikan Kabupaten Siak sebagai Pusat Budaya Melayu di Indonesia yang maju dan sejahtera 2025.
Untuk mencapai visi yang dimaksud, setiap perangkat daerah diminta dapat menerjemahkan ke dalam program pembangunan pada dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2016-2021.
“Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saya mengharapkan setiap perangkat daerah untuk dapat memahami visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak 2016-2021, yaitu terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu serta menjadi Tujuan Pariwisata di Sumatera,’’ tutupnya.
Orientasi kebijakan pembangunan untuk mewujudkan visi yang dimaksud diarahkan pada pelaksanaan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan, yaitu peningkatan infrastruktur dasar, pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat secara merata, pengembangan kawasan strategis seperti KITB, kawasan pariwisata, dan kawasan pertanian, penanggulangan kemiskinan, pengembangan dan pelestarian budaya Melayu, pembangunan berwawasan lingkungan, pengembangan UKM dan ekonomi kreatif dan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima.(adv)
