PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Merasa sudah difasilitasi dengan baik  dan mendapatkan peluang untuk ikut mengelola Blok Rokan melalui skema Business to Business (B to B) dari DPR RI dan pemerintah pusat, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mengadakan kegiatan syukuran bertempat di Balai Adat Melayu Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru,

Sabtu (13/2).  Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Syahril Abu Bakar mengatakan, syukuran tersebut dilaksanakan karena keinginan masyarakat Riau, masyarakat adat Riau untuk ikut serta bersama pihak Permina dalam memiliki saham Blok Rokan, mendapatkan respon yang baik.

"Alhamdulillah keinginan untuk ikut mengelola Blok Rokan melalui kepemilikan saham diperkenankan, baik oleh bapak presiden maupun pihak DPR RI melalui Komisi VII," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, pihak DPR RI melalui Panja Migas juga akan memfasilitasi LAMR melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA) dengan PT Pertamina, SKK Migas dan PT PGN. Dalam pertemuan itu, akan dibahas mengenai keinginan LAMR terkait kepemilikan saham di Blok Rokan.

"Untuk kepemilikan saham itu, kami tetap minta 39 persen. Jadi itu nantinya yang akan dibicarakan dengan pihak-pihak terkait. Tapi yang jelas pak presiden dan DPR RI sudah memberi kesempatan bagi LAMR untuk ikut mengelola Blok Rokan melalui kepemilikan saham," sebutnya.

Saat ditanyakan kapan kepastian bahwa LAMR akan mendapatkan saham tersebut, Syahril menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sedang membentuk tim teknis yang akan bernegosiasi dengan pihak Pertamina, SKK Migas dan pihak terkait lainnya.

"Untuk keperluan pendanaan, kami sudah bekerjasama dengan pihak ketiga. Tapi siapa pihak ketiga itu, tak usahlah kami sebutkan, itukan rahasia perusahaan. Yang jelas kami siap," ujarnya.

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengelolaan Blok Rokan nantinya, menurut Syahril bahwa tenaga kerja yang ada saat ini tetap akan dipertahankan. Pasalnya, tenaga kerja saat ini juga 95 persen adalah anak Riau.

"Jadi untuk SDM tidak ada masalah, tetap akan dipakai yang lama. Karena yang selama ini bekerja di sana juga merupakan anak-anak Riau," katanya.

Khusus untuk B to B, pihaknya murni menggunakan swasta, karena Pemprov Riau sudah mempunyai Participan Interest 10 persen. Namun jika nantinya pemerintah provinsi juga berminat, LAMR tetap membuka.

"Nanti akan kami tanyakan kepada Pemprov Riau, apakah mau ikut dalam B to B ini, atau cukup di 10 persen itu," ujarnya.(sol)