(RIAUPOS.CO) -- Adanya kesepakatan bersama Pekansikawan (Pekanbaru-Siak-Kampar dan Pelalawan) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak. Hal ini pun selaras dengan sosial budaya, termasuk pembangunan pariwisata di Siak. Bahkan dari segi pendidikan dan kesehatan sudah berjalan dengan baik.
Pernyataan ini disampaikan Bupati Siak Drs H Alfedri MSi usai penandatanganan kesepakatan bersama Pekansikawan yang tergabung dalam empat daerah yaitu Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan.
Penandatanganan kesepakatan bersama Pekansikawan berlangsung di ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, Jumat (12/7).
Pekansikawan terbentuk sejak 2014 lalu dan hingga saat ini keterikatan Pekansikawan masih terus terjalin dengan baik seiring berjalannya waktu.
Gubernur Riau H Syamsuar secara langsung menyaksikan penandatanganan kesepakatan tersebut antara Pemprov Riau dengan Bupati Siak Alfedri, Bupati Pelalawan HM Harris, Walikota Pekanbaru Firdaus MT dan Bupati Kampar diwakili Asisten Setdakab Kampar.
‘’Untuk kebudayaan, tahun 2020, Insya Allah, Kabupaten Siak akan menjadi tuan rumah Festival Budaya Nusantara. Dengan adanya festival ini kita jadikan momentum untuk mempromosikan dan menunjukkan kebudayaan melayu menuju pusat kebudayaan melayu di Indonesia,” kata Bupati Siak Alfedri.
Siak menurut Alfedri, juga memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Mmelalui pariwisata bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Apalagi dengan adanya wisata halal yang digalakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Siak.
‘’Saat saya menghadiri presentasi pada Indonesia ekspo di Jeddah. Saat itu masyarakat Timur Tengah tertarik untuk melancong ke Siak, namun yang menjadi kendala belum adanya paket wisata yang membuat wisatawan Timur Tengah datang ke Riau khususnya daerah Pekansikawan,” ungkap Alfedri.
Lebih lanjut Alfedri menyebutkan, dalam sektor pertanian dan perkebunan juga mulai berkembang untuk memenuhi kebutuhan di Siak dan daerah sekitarnya. Bahkan untuk infrastruktur juga perlu memdapatkan dukungan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.
Sektor infrastruktur, kawasan industri Tanjung Buton KITB juga menjadi prioritas agar percepatannya, didukung baik pemerinta provinsi dan juga pemerintah pusat. “Kita harapkan dengan adanya kesepakatan bersama pekansikawan saling memberikan dukungan,” jelas Alfedri.
