PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau melalui Komisi III yang membidangi pendapatan optimistis, Participating Interest (PI) 10 persen dari Blok Rokan dan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit bisa terealisasi. Di mana sejauh ini, untuk proses pencairan dari PI 10 persen sudah masuk fase akhir dan menunggu tanda tangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar kepada Riau Pos, Senin (12/6).
Dikatakan dia, sebelumnya Komisi III telah melaksanakan rapat bersama Bapenda, BPKAD dan Biro Ekonomi membahas perihal pendapatan daerah. Sejauh ini, dirinya masih optimistis realisasi pendapatan dari dua item dimaksud bisa cair.
“Masih optimistis. Mudah-mudahan. Evaluasi sebelumnya, tahapan sudah memasuki fase akhir. Tinggal penandatanganan oleh Kementerian ESDM. Cuman sampai sekarang tak maju-maju. Apa persoalannya itu yang perlu kita tau,” sebut Markarius.
Soal angka yang disebut Gubernur Riau Syamsuar mengenai PI 10 persen mencapai Rp800 miliar, Markarius sejauh ini masih belum tau sumber angka tersebut darimana. Karena dari pembahasan terakhir, pendapatan dari PI di proyeksikan hanya sebesar Rp400 miliar sampai dengan Rp500 miliar.
“Jadi Rp800 miliar, di pembahasankan Rp400 miliar. Jadi naik banyak. Kami optimistisnya di angka Rp400 miliar sampai dengan Rp500 miliar. Statemen Rp800 miliar pak gubernur sangat yakin bisa cair dalam tahun ini. Ada optimisme beliau. Mudah-mudahan sesuai yang beliau sampaikan,” sambungnya.
Sedangkan untuk DBH sawit, dikatakan Markarius hingga kini masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Pihaknya bakal segera bersurat kepada tiga OPD yang menaungi persoalan ini.
Di antaranya BPKAD, Bapenda dan Biro Ekonomi. Sebab, untuk DBH sawit sendiri sebelumnya sudah masuk ke dalam proyeksi APBD 2023. “DBH sawit masuk proyeksi ke APBD. Kemarin itu (angkanya) baru gambaran kasar dari Kemenkeu. Belum ada berapa-berapanya,” pungkasnya.(nda)
