PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kementerian Agama (Kemenag) Riau terus melakukan persiapan keberangkatan jemaah calon haji (JCH) Riau. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Riau, Dr H Mahyudin MA menyebutkan JCH Riau akan mulai masuk asrama Embarkasi Haji Antara (EHA) Riau pada 23 Mei mendatang.
Mahyudin menegaskan jadwal tersebut tidak mungkin bisa berubah lagi karena tahapan persiapan keberangkatan sudah tersusun dan ditetapkan, mengingat waktu keberangkatan memang sebentar lagi.
“Masuk asrama EHA Riau sudah pasti tanggal 23 Mei. Namun jemaah kabupaten mana yang lebih dulu ya belum ditetapkan. Tapi, kami berharap Pekanbaru siap dan bisa masuk sesuai jadwal 23 Mei dan 24 Mei menyusul jemaah Kampar. Lain-lainnya sudah siap juga,” terangnya.
Terkait kesiapan asrama EHA Riau, Mahyudin menyebutkan sedang dalam proses penyiapan baik sarana dan prasarana pendukungnya. “Kalau asrama kan kemarin-kemarin kami sudah rapat dengan Pemerintah Provinsi Riau,’’ ujarnya.
‘‘Pihak dinas PUPR Riau sudah memastikan siap dan sanggup menyelesaikan sampai 20 Mei. Artinya tiga hari jelang jemaah masuk asrama itu, maka asrama sudah siap untuk jemaah. Malahan pihak PUPR menyanggupi asrama bisa untuk dua kloter masuk sekaligus,” katanya.
Selain itu, Kemenag Riau juga sudah mempersiapkan JCH cadangan untuk mengantisipasi ketika jemaah reguler masih belum melunasi untuk mencukupi kuota Riau 5.047 jemaah. “Jemaah cadangan ini siap berangkat dan siap tidak berangkat. Kami sudah buat peryataan itu,’’ ujarnya.
‘’Jemaah cadangan itu sudah melunasi dan paspor juga sudah diserahkan ke Kemenag. Seperti pengalaman tahun sebelumnya, jemaah cadangan juga sebagian ada yang belum siap dan ada sebagian belum mengikuti manasik. Makanya jemaah cadangan itu kami sarankan juga agar mengikuti manasik,” tambahnya.
Terkait dengan proses penyusunan kloter, Mahyudin menyebutkan terus disempurnakan. “Sebenarnya untuk penyusunan kloter itu yang melatarbelakangi ya jumlah pelunasan. Namun, kami sudah ada oret-oret. Artinya sudah ada penetapan kloter pertama itu jemaah dari kabupaten/kota mana dengan jumlah asumsi jemaahnya baru,” terangnya.
Lanjutnya, meski yang melunasi masih terus bertambah, namun asumsi jemaah tersebut diambil dari verifikasi awal yang telah dilakukan Kemenag Riau. “Jumlah jemaah Riau itukan 5.047 orang. Asumsi itu saja yang kami susun sekarang. Tentunya ini juga akan kami sampaikan kepada kabupaten/kota,” jelasnya.
Karena Kemenag kabupaten/kota dikatakan Mahyudin juga bersiap-siap untuk melaksanakan lelang bus yang membawa JCH ke asrama EHA Riau di Pekanbaru. “Jadi jemaah yang akan berangkat itu berdasarkan jumlah pelunasan,’’ ujarnya.
‘’Tetapi biasanya ada seat kosong terus kita isi. Karena instruksi dari pusat jangan sampai terlalu besar seat kosongnya. Kasihan kan 374 seat pesawat yang ada di Batam ke Jeddah-Madinah. Kalau bisa seminimal mungkin seat-nya tidak ada yang kosong. Tetapi kalaupun ada yang kosong kami upayakan sekecil-kecilnya,” tambahnya.
Sementara untuk penetapan kloter masih menunggu penetapan secara resmi sampai akhir jadwal pelunasan. Namun begitu, pihak Kemenag Riau sudah dapat memberikan gambaran bahwa jemaah asal Kota Pekanbaru dipastikan masuk Kloter I Riau.
“Sebenarnya kami plotting (merencanakan), gambarannya untuk Kloter I Riau itu jemaah asal Pekanbaru. Kemudian Kloter II, jemaah asal Kampar. Tetapi bisa saja berubah, misal jika Pekanbaru tidak siap dengan dokumennya kami bisa saja turunkan nanti. Kenapa? Karena sekarang proses visa kan sudah terus berjalan. Kalau paspor yang sampai di Kemenag masih minim dan tidak siap, ya terpaksa diturunkan. Dan kabupaten mana yang siap dinaikkan kloternya,” ungkapnya.
Karena jika paspornya masih belum final dan visanya tidak keluar maka menurut Mahyudin juga tidak dapat diterbangkan. Makanya kabupaten/kota sudah memastikan proses paspor tersebut bisa tuntas sebelum jadwal keberangkatan. “Makanya kami sudah gesa ini. Tentang paspor jemaah harus tuntas ini. Kalau kami petugas sudah sampai lembur men-scan paspor jemaah dan dikirim ke Jakarta untuk proses visa,” tegasnya.
7 JCH Kepulauan Meranti Mundur
Sebanyak 150 orang JCH asal Kabupaten Kepulauan Meranti dipastikan akan berangkat haji pada tahun ini. Demikian disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kepulauan Meranti, Sulman melalui Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Pepen Efendi saat dikonfirmasi Riau Pos, Senin (8/5). ‘’Keseluruhan juga sudah melakukan pelunasan (Bipih) dengan bukti transfer,’’ ujarnya.
Dijelaskannya awalnya ada 157 orang yang mendaftar menjadi JCH tahun ini, hanya saja dikatakannya 7 orang di antaranya kemudian mengundurkan diri. Namun ia tak tahu persis penyebab sejumlah calon yang mengundurkan diri. “Tidak begitu mengetahui apa penyebabnya. Karena lebih urusan privasi,” ujarnya.
Pelunasan Masih Minim
Sementara itu, data yang dihimpun Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan tingkat pelunasan Bipih semakin sedikit. Kemarin, jemaah berhak lunas yang melunasi ongkos haji hanya ada 82 orang. Sedangkan untuk kuota prioritas lansia hanya lima orang. Untuk kuota tambahan cukup banyak, yaitu mencapai 260 orang.
Dengan demikian sampai saat ini sisa kuota atau yang belum melunasi masih ada 20.539 orang untuk kuota jemaah. Kemudian untuk kuota lansia masih ada sisa 4.578 kursi. Lalu untuk kuota cadangan masih ada sisa 17.424 kursi.
Menag Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan jajarannya untuk konsentrasi penuh menyiapkan layanan haji 2023. Pesan tersebut dia sampaikan saat memimpin rakor persiapan penyelenggaraan haji 2023 di Jakarta kemarin. Adanya tambahan kuota 8.000 kursi, juga harus dipersiapkan dengan baik supaya bisa terserap.
’’Kita ini memasuki tahun di mana semua mata menatap kita. Yakni tahun politik,’’ tuturnya. Untuk itu Yaqut berpesan supaya Kemenag hati-hati dalam mendistribusikan kuota tambahan tersebut. Pengaturannya harus dilandasi dengan regulasi yang baik. Dengan regulasi yang dibuat secara khusus, kuota tambahan itu bisa terserap dengan optimal.
Yaqut menegaskan pembagian kuota tambahan tersebut harus mengedepankan prinsip haji yang berkeadilan. Misalnya dengan memperhatikan daerah yang memiliki jumlah jemaah besar dan antriannya panjang. Misalnya di Sulawesi Selatan yang antreannya bisa mencapai 47 tahun.
Dia menerima laporan bahwa rata-rata pelunasan ongkos haji di masing-masing provinsi sekitar 90 persen. Angka tersebut harus ditingkatkan. Para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi maupun kepala Kantor Kemenag kota dan kabupaten untuk jemput bola kepada calon jemaah berhak lunas. ’’Jangan menunggu jemaah datang. Melainkan bagaimana konsentrasi dan kita harus turun tangan,’’ jelasnya.
Sementara itu, travel umrah di Indonesia kembali menghadapi persoalan serius. Pemicunya adalah penghentian layanan visa umrah oleh perusahaan penyelenggaraan umrah (muassasah) mulai menyetop penerbitan visa umrah. Padahal pada bulan syawal seperti saat ini, jumlah jemaah umrah sedang banyak-banyaknya.
Adanya penghentian penerbitan visa umrah tersebut, disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada. Dia mengatakan informasi penghentian penerbitan visa umrah itu dia terima sejak, Senin (8/5). ’’Kami sangat menyayangkan kebijakan ini,’’ katanya.
Pasalnya sudah banyak travel umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang sudah memesan tiket untuk jemaahnya. Wawan menjelaskan untuk seluruh Indonesia tidak kurang dari 10 ribu jemaah yang sudah pesan tiket untuk umrah bulan Syawal ini.
Wawan menuturkan para jemaah tersebut terancam tidak bisa menjalankan ibadah umrah. Pasalnya pengajuan visanya sudah ditutup. Dia berharap pemerintah Indonesia tidak tinggal dia menyikapi persoalan tersebut. Di antaranya dengan melakukan lobi-lobi dengan otoritas terkait di Arab Saudi. Sehingga visa umrah bisa kembali diterbitkan.
Menurut Wawan setiap tahunnya, Arab Saudi memang menutup penerbitan visa umrah mendekati musim haji seperti saat ini. Tetapi penutupannya tidak pernah pada bulan Syawal. Biasanya visa umrah benar-benar ditutup pada pertengahan bulan Zulkaidah atau sebulan sebelum bulan haji (Zulhijah).
’’Dengan penutupan visa umrah ini, otomatis umrah musim 1444 Hijriah sudah selesai,’’ katanya. Visa umrah baru dikeluarkan nanti setelah selesai musim haji, atau masuk tahun 1445 Hijriah.
Diketahui Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan, penerbitan visa umrah dihentikan mulai 14 Zulkaidah atau 3 Juni depan. Tetapi sejumlah muassasah atau penyelenggara umrah di sana, sudah mulai menghentikan penerbitan visa umrah.
Alasan mereka adalah ingin berfokus melayani penyelenggaraan haji yang sudah semakin dekat. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan mengganti kelembagaan muassasah dari sebuah lembaga yayasan menjadi perusahaan. Secara aktif mereka mendatangi negara-negara pengirim jemaah untuk menggaet jemaah sebanyak-banyaknya. (ilo/wan/jpg)
